Retno: Ke Mana Warga Palestina Harus Mengadu jika Tidak ke DK PBB?

Warga Palestina di Rafah, Rabu (13/12/2023). Foto: Mohammed Salem/REUTERS

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, mengkritisi seberapa jauh dan konsisten Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya sejak Israel menjajah rakyat Palestina puluhan tahun lalu. Ia menyoroti ketiadaan sikap tegas DK PBB dalam menegakkan keadilan perihal Palestina.

Dibentuk setelah Perang Dunia II berakhir dan memiliki lima negara anggota tetap pemegang hak veto, sejak peristiwa 7 Oktober pecah DK PBB telah menggelar sidang pengadopsian resolusi gencatan senjata di Jalur Gaza sebanyak tiga kali. Namun, sejatinya, sampai saat ini tak ada resolusi mengenai Palestina yang dihormati secara penuh.

Kritik tersebut disampaikan Retno ketika berbicara di debat terbuka (open debate) DK PBB soal agresi Israel yang dilaksanakan di markas PBB di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (23/11).

Dari kacamatanya, Retno melihat banyak resolusi DK PBB mengenai Palestina yang telah dilanggar — tetapi tidak pernah ada sanksi yang dijatuhkan kepada para pelanggarnya.

"Pertanyaan saya kepada DK PBB adalah: sudah berapa banyak resolusi mengenai Palestina telah diadopsi? Dan berapa banyak yang telah dilaksanakan?" ujar Retno.

Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi menghadiri Debat Terbuka di Dewan Keamanan PBB yang membahas soal Palestina, New York, Amereika Serikat, pada Selasa (23/1/2023). Foto: Kemenlu RI

"Ke mana Palestina harus mengadu jika DK PBB selama berpuluh-puluh tahun gagal menjalankan resolusi yang dibuatnya sendiri, sementara Israel membunuh rakyat Palestina tanpa dihukum?" sambung dia.

Dalam paparannya di hadapan peserta open debate, Retno kembali mendesak supaya para anggota DK PBB mengambil tindakan segera — menghentikan ketakutan yang setiap hari dihadapi oleh warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat.

"Saya juga bertanya di depan DK PBB, apakah lebih dari 25 ribu nyawa yang telah melayang, ditambah dengan semakin banyaknya yang sekarat karena kelaparan dan kedinginan, termasuk bayi dan anak-anak, masih terlalu sedikit untuk kita segera bertindak?" ucap Retno.

"Saya tekankan semua dari kita memiliki tanggung jawab untuk menghormati Hukum Humaniter Internasional tanpa kecuali, termasuk situasi di Gaza," tutup dia.