Retno Sebut Pemerintahan Taliban di Afghanistan Belum Saatnya Diakui

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan paparannya saat Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Senin (8/1/2024). Foto: M Agung Rajasa/ANTARA FOTO

Indonesia menyatakan belum perlu mengakui pemerintahan Taliban di Afghanistan. Hak perempuan menjadi sorotan Indonesia terhadap kondisi Afghanistan di bawah Taliban.

Kelompok Taliban kembali berkuasa di Afghanistan sejak 2021. Sampai sekarang kekuasaan Taliban di negara Asia Tengah itu masih minim pengakuan.

Menurut Menlu Retno Marsudi Taliban didorong terus melakukan engagement. Hal itu disampaikan Retno saat berkunjung ke Doha demi menghadiri undangan Sekjen PBB untuk membahas perkembangan di Afghanistan.

Wanita Afghanistan berburqa berjalan di sepanjang jalan di pinggiran Jalalabad pada 22 Oktober 2023. Foto: SHAFIULLAH KAKAR/AFP

"Indonesia menekankan pentingnya engagement perlu terus dilakukan. Namun memang saat ini belum saatnya melakukan pengakuan," kata Retno lewat keterangan pers pada Selasa (20/2).

Retno mengatakan, pengakuan belum perlu dilakukan karena rujukan laporan UN Women. Pada laporan itu terdapat 50 dekrit Taliban yang mengikis hak-hak perempuan.

"Dekrit-dekrit tersebut tidak ada yang dibatalkan sampai saat ini," jelas Retno.

Mengutip ABC News, dekrit-dekrit yang dirilis Taliban sejak 2021 termasuk melarang perempuan di atas kelas enam SD sekolah sampai melarang perempuan mengakses hampir seluruh sarana publik.

"Indonesia menyarankan bahwa isu perempuan harus terus disertakan sebagai salah satu prioritas dalam engagement komunitas internasional dengan Taliban. Dalam isu ini, penting bagi PBB untuk terus melakukan koordinasi dengan OKI," jelas Retno.

Retno menegaskan Indonesia menjadi negara yang mendukung memperjuangkan hak perempuan Afghanistan. Cara yang digunakan adalah pemberian beasiswa ke perempuan.

"Indonesia juga melakukan kerja sama dengan Qatar untuk memberikan beasiswa kepada warga Afghanistan. Indonesia juga memberikan capacity building mengenai financial literacy. Dan saat ini Indonesia sedang melakukan pembicaraan untuk membahas pengembangan kurikulum madrasah," jelas Retno.

Di samping itu, Retno menyatakan dukungan terhadap rekomendasi Sekjen PBB untuk menunjuk utusan khusus menangani isu Afghanistan.

"Yang perlu dipastikan adalah bahwa Utsus (Utusan Khusus) tersebut dapat bekerja dan deliver," papar Retno.

"Ini adalah tantangan yang paling besar mengingat posisi Taliban yang tidak dapat menerima penunjukan Utusan Khusus tersebut. Jangan sampai Utusan Khusus dibentuk namun pada akhirnya tidak dapat bekerja," pungkas dia.