Retno soal Myanmar Hadir dalam Pertemuan ASEAN di Laos: Bukan Political Level

Menlu Retno Marsudi menghadiri Retret Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Senin (29/1/2024). Foto: X/@Menlu_RI

Menteri Luar Negeri RI, Retno Marsudi, menjelaskan hadirnya utusan Myanmar dalam pertemuan Foreign Ministers Meeting (FMM) ASEAN di Laos pada Senin (29/1) bukan di level politik (political level).

Sehingga, kehadiran utusan Myanmar dalam pertemuan ASEAN kali pertama sejak kudeta militer ini tidak melanggar kesepakatan para kepala negara ASEAN yang telah diberlakukan sejak 2021.

Imbas terjadinya penggulingan pemerintah sipil dan penolakan junta untuk mengimplementasikan 5 Point Consensus (5PC), utusan militer Myanmar telah dilarang hadir dalam pertemuan puncak atau tingkat menteri ASEAN selama tiga tahun terakhir.

Namun, pemandangan kursi kosong delegasi Myanmar tidak terlihat dalam pertemuan ASEAN di Luang Prabang, Laos, hari ini.

Menlu Retno Marsudi menghadiri Retret Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Senin (29/1/2024). Foto: X/@Menlu_RI

"Keputusan ASEAN untuk tidak mengundang political level Myanmar tetap diberlakukan. Kali ini, Myanmar memutuskan untuk mengirim wakil pada tingkat non-political level, yaitu Permanent Secretary dari Kementerian Luar Negeri Myanmar," kata Retno dalam press briefing, seusai menghadiri FMM ASEAN.

Menurut laporan sebelumnya, junta militer mengutus seorang pejabat senior di Kementerian Luar Negeri Myanmar, Marlar Than Htike, hadir dalam pertemuan tersebut. Namun, saat tiba di acara pembukaan, dia enggan menjawab pertanyaan wartawan mengenai kehadiran perdana Myanmar pasca-kudeta dalam pertemuan ASEAN ini.

Laporan AFP menyebut, Marlar Than Htike terlihat bercengkerama dengan Menteri Luar Negeri Thailand Parnpree Bahiddha-Nukara dan Menteri Luar Negeri Timor Leste, Bendito dos Santos Freitas. Tidak segera diketahui apakah ia sempat berbicara dengan Retno atau tidak.

Retno Bahas soal Rohingnya

Lebih jauh, dalam paparannya Retno mengatakan ada tiga isu utama yang ia angkat pada pertemuan tersebut. Salah satunya adalah soal penanganan krisis di Myanmar yang berjalan lambat dalam beberapa tahun terakhir.

Di hadapan delegasi Laos selaku pemegang keketuaan ASEAN pada tahun ini, Retno menyatakan apresiasi Indonesia bahwa para menlu ASEAN menjadikan 5PC sebagai referensi utama upaya ASEAN agar dapat membantu Myanmar keluar dari krisis.

"Indonesia juga menyampaikan semua catatan penanganan isu Myanmar selama keketuaan Indonesia tahun lalu, telah disampaikan ke Laos sebagai Ketua tahun ini," papar Retno.

Menlu Retno Marsudi menghadiri Retret Pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN pada Senin (29/1/2024). Foto: X/@Menlu_RI

Menyadari bahwa 5PC tak kunjung diimplementasikan, Retno kembali menegaskan pentingnya pendekatan efektif kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di Myanmar.

"Indonesia juga mengharapkan tidak terjadinya permissive actions yang dapat menghambat atau memundurkan implementasi 5PC. Engagement dengan stakeholders harus dilakukan secara cermat, agar tidak secara politis dikapitalisasi oleh stakeholder tertentu," jelasnya.

"Indonesia menyampaikan kesiapannya untuk berkontribusi melalui mekanisme Troika. Diskusi di dalam mekanisme troika ini diharapkan tidak hanya terbatas pada konsultasi, namun juga mencakup koordinasi bantuan kemanusiaan dan fasilitasi dialog yang inklusif," sambung Retno.

Sejumlah etnis Rohingnya antre untuk didata di Desa Karang Gading, Kecamatan Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Selasa (2/1/2024). Foto: Yudi/Antara Foto

Selain itu, Retno juga mengangkat isu kemanusiaan terkait pengungsi Rohingnya—yang harus diselesaikan dari akarnya, yaitu mengatasi ketidakamanan di Myanmar itu sendiri.

"Saya tekankan bahwa isu Rohingya harus terus dibahas di ASEAN dan sebagai bagian dari upaya penyelesaian masalah Myanmar," kata Retno.

"ASEAN harus bekerja keras untuk mempersiapkan kondisi kondusif sehingga kaum Rohingya dapat kembali ke Myanmar secara sukarela, aman dan bermartabat," tutupnya.