Ridwan Kamil Usulkan 3 Daerah Otonomi Baru: Cianjur Selatan hingga Garut Utara
ยทwaktu baca 2 menit
PerbesarGubernur Jabar Ridwan Kamil menyampaikan usulan tiga Calon Daerah Persiapan Otonomi Baru (CDPOB). Ketiga CDPOB tersebut antara lain Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Dengan demikian total CDPOB yang diusulkan Jabar sejak tahun 2020 ada delapan daerah yakni Kabupaten Bogor Barat, Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, Kabupaten Bogor Timur, Kabupaten Indramayu Barat, Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan, dan Kabupaten Garut Utara.
Namun begitu hingga saat ini Pemerintah Pusat masih memoratorium pemekaran daerah. Gubernur yang akrab disapa Emil itu memastikan, Pemprov Jabar akan terus mengusulkan daerah yang dinilai perlu dimekarkan. Dia menilai Jabar mestinya memiliki 40 kabupaten dan kota. Adapun kini, total hanya ada 27 kabupaten dan kota di Jabar.
"Kita akan terus mengusulkan daerah-daerah yang harus kita mekarkan, idealnya dari 27 daerah itu menjadi 40 daerah," kata dia melalui keterangannya sebagaimana dilihat pada Sabtu (12/2).
Dengan ditambah delapan usulan CDPOB, Jabar kini berpeluang memiliki 35 daerah. Emil mengatakan, angka tersebut sudah melampaui target RPJMD 2018-2023 di mana daerah yang diusulkan berjumlah lima.
"Sekarang baru 35 daerah namun ini sudah melebihi target dari RPJMD kami yang hanya lima," ucap dia.
Adapun untuk CDPOB Kabupaten Cianjur Selatan, Kabupaten Tasikmalaya Selatan dan Kabupaten Garut Utara, rata-rata per wilayahnya memiliki 11 sampai 12 kecamatan dengan populasi per daerah antara 500 ribu sampai 600 ribu jiwa.
Usai tiga CDPOB tersebut diusulkan dalam rapat paripurna, DPRD Jabar langsung membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebagai syarat tindak lanjutnya.
"Pansus sudah dibentuk, mudah-mudahan melengkapi semua syaratnya," ujar dia.
Emil optimistis setelah moratorium pemekaran daerah dicabut oleh Pemerintah Pusat kedelapan usulan CDPOB Jabar akan disetujui karena telah memenuhi segala aspek yang dipersyaratkan.
"Nanti pada saat moratorium dibuka oleh Pusat maka Jabar yang paling siap karena minimal sudah ada delapan daerah yang sudah memadai," kata dia.
"Semoga suatu hari terkejar keadilan di mana satu juta penduduk Jabar bisa dilayani oleh satu administrasi pemerintah," kata dia.