Riset Drone Empirit: Mayoritas Warganet Tolak Penundaan Pemilu 2024
ยทwaktu baca 5 menit
PerbesarSistem analisa dan monitor media sosial berbasis teknologi big data, Drone Empirit, merilis temuan terbaru terkait respons warganet tentang penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden pada 1-9 Maret 2022 lalu. Hasil temuan analisa ini mengungkapkan mayoritas pengguna media sosial tak setuju dengan usul penundaan Pemilu 2024.
"Posisi warganet dominan menolak perpanjangan masa jabatan presiden. Selain menyampaikan argumentasi pribadi, warganet juga mengamplifikasi argumentasi para tokoh yang menolak penundaan pemilu hingga 2027," jelas pendiri Drone Empirit, Ismail Fahmi, dikutip kumparan, Senin (14/3).
Lebih rinci, Ismail Fahmi, menjelaskan perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden sangat tinggi pada 26 Februari, 28 Februari, dan 2 Maret. Saat itu, ada lebih dari 2.600 mentions terkait penundaan pemilu, didorong tingginya penolakan warganet atas usulan tersebut dan perbincangan publik diperkirakan masih akan meningkat.
Sementara pemberitaan di media online sangat tinggi pada 7 Maret lalu dengan 378 mentions. Hal ini didorong pernyataan Presiden Jokowi yang patuh pada konstitusi, pernyataan Menkopolhukam Mahfud MD yang mendukung pernyataan Jokowi, dan isu Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Andi Widjajanto yang disebut ikut terlibat menyusun kajian perubahan masa jabatan presiden.
"Di Twitter, perbincangan tentang perpanjangan masa jabatan presiden terpantau mencapai 15.691 mentions. Pembahasan atas isu ini dominan terjadi di media sosial. Pemberitaan di media online menjadi pendorong tingginya percakapan publik di media sosial," papar riset Drone Empirit.
Lebih lanjut, Drone Empirit menemukan bahwa penolakan penundaan pemilu di media sosial berasal dari kalangan akademisi, pengamat, politisi, pendukung pemerintah, dan pro oposisi. Poin yang disampaikan di antaranya penundaan pemilu adalah agenda tersembunyi pemerintah.
Misalnya, ada ancaman Airlangga Hartarto dicopot sebagai Ketum Golkar jika tolak perpanjangan masa jabatan hingga RRT akan sanksi Luhut Pandjaitan jika wacana 3 periode tidak terlaksana sebagai syarat teruskan program OBOR.
Ada juga kritik kepada Jokowi yang dinilai plin-plan, janji buruh akan lakukan aksi tolak perpanjangan masa jabatan presiden, dan kritik pernyataan Jokowi yang punya implikasi kepada perpanjangan jabatan hingga 2027.
Menurut Drone Empirit, mayoritas akun Twitter yang mengungkit penundaan pemilu adalah akun organik. Adapun akun-akun yang kerap bermain dan menolak tentang usulan penundaan pemilu yakni @ecosocrights, @maspiyuaja, @LurahIstana, @syahrial_nst, @Mdy_Asmara1701, @refrizalskb, @BurhanMuhtadi.
"Wacana perpanjangan masa jabatan presiden ditanggapi oleh mayoritas akun terindikasi organik. Hal tersebut terlihat dari tingginya skor akun-akun yang terindikasi organik sebanyak 77,68%," jelas Ismail Fahmi.
"Di sisi lain, akun-akun terindikasi bot yang perbincangkan isu ini relatif kecil, sejumlah 10,34%. Sementara dari total akun yang perbincangkan isu ini (4.475 akun), 58,96% adalah akun-akun yang sudah teridentifikasi," lanjutnya.
77% Tokoh Publik Tolak Usul Penundaan Pemilu 2024
Selain masyarakat umum, Drone Empirit juga mendata tokoh-tokoh penting yang angkat bicara soal usul penundaan pemilu dari data internet. Hasilnya, dari 56 tokoh, 43 orang atau 77% di antaranya tak setuju dengan usul penundaan pemilu.
Tokoh yang pro dengan penundaan yakni Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, PBNU Yahya Staquf, Waketum Golkar Marcus Mekeng, termasuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang pertama mengusulkan penundaan pemilu di awal tahun ini.
Adapun yang menolak penundaan tetapi mendukung Jokowi maju tiga periode sangat sedikit yakni Sekjen DPP PSI Dea Tunggaesti, Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari, dan Sekjen Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono.
Sementara tokoh kontra yakni Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti, Ketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Waka Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, Menkopolhukam Mahfud MD, Ketum Gerindra Prabowo Subianto, Stafsus Mensesneg Faldo Maldini hingga Eks Menag Lukman Hakim.
"Tercatat setidaknya ada 56 tokoh yang membicarakan penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden. Dari 56 tokoh tersebut, 77% di antaranya justru suarakan penolakan. Selain itu, ada juga yang tolak perpanjangan tapi usulkan masa jabatan Presiden 3 periode," terang Drone Empirit.
Data Tak Sesuai Klaim Luhut Pandjaitan
Ismail Fahmi juga mengatakan data Drone Empirit tak sesuai dengan klaim Menko Marves Luhut Pandjaitan. Menurut Luhut berdasarkan big data, ada 110 juta orang yang setuju pemilu ditunda.
Fahmi mengungkap, pengguna Twitter di Indonesia hanya sekitar 18 juta. Adapun yang membahas perpanjangan masa jabatan presiden sejak tahun lalu lebih sedikit lagi, dan tak semuanya aktif langsung menyampaikan opini.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana? Hanya 10.852 akun Twitter yang terlibat pembicaraan presiden 3 periode, mayoritas nolak. Sesuai data Drone Emprit," kata Fahmi di Twitter dikutip kumparan, Senin (14/3).
kumparan telah mendapat izin Fahmi untuk mengutip cuitan tersebut.
"10.852 itu adalah akun yang turut bicara plus yang dimention meski ndak ikut bicara. Contoh akun SBY, tidak ikut bicara, tapi ada dalam SNA karena dimention. Jadi saya kira yang aktif dalam percakapan kurang dari jumlah di atas," imbuh dia.
Sementara itu, Fahmi menyorot pengguna media sosial lain seperti Facebook, Instagram dan lainnya juga tak banyak membahas perpanjangan masa jabatan presiden. Hasil 110 juta seperti yang disampaikan Luhut menurutnya hanya mungkin jika bukan data rill.
"Dari 18 juta user Twitter [Indonesia], hanya sekitar 10 ribu yang aktif bicara soal perpanjangan masa jabatan ini. Hanya 0,055%. Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. User kanal lain [seperti] IG, FB, persentase bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible," jelas Fahmi.
"Pengguna FB Indonesia tahun lalu 140 juta. Asumsi 0.055% juga bahas isu ini, hanya dapat 77 ribu akun. Markup 10 kali, 777 ribu. Markup 100 kali, 7,7 juta.
Markup 1000 kali, 77 juta. Jadi impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-markup 1.000 kali lebih datanya," pungkasnya.