Rosan Sebut Arab Saudi Minta Indonesia Segera Kirim Desain Kampung Haji

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memaparkan realisasi investasi triwulan II 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani memaparkan realisasi investasi triwulan II 2025 di Kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, Selasa (29/7/2025). Foto: Fauzan/ANTARA FOTO

Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani mengungkapkan bahwa pemerintah Arab Saudi meminta Indonesia untuk segera mengirimkan desain dan rencana infrastruktur Kampung Haji paling lambat pada Oktober 2025.

"Kita juga diminta untuk mengajukan pengajuan dari segi infrastrukturnya, desainnya yang harus kita lakukan di dalam bulan Oktober ini," kata Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (30/7).

CEO Danantara itu menjelaskan, inisiatif pembelian tanah untuk pembangunan kawasan ini merupakan hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS). Pemerintah Saudi bahkan telah mengubah undang-undang yang memperbolehkan kepemilikan tanah oleh pihak asing di Makkah.

"Kita akan lanjuti prosesnya karena atas pertemuan Bapak Presiden dan MBS, Crown Prince, dan Indonesia Undang-undang dari Arab Saudi ini diubah untuk kepemilikan boleh dimiliki oleh pihak asing di Makkah," ujarnya.

Menag Nasaruddin Umar saat mendampingi Presiden Prabowo bertemu Pangeran MBS. Foto: Dok. Istimewa

Rosan menambahkan, tanah-tanah yang ditawarkan berstatus freehold atau hak milik penuh. Ada delapan plot yang tersedia dengan kondisi lahan bervariasi, termasuk dataran dan perbukitan.

"Jadi ini adalah tanahnya itu freehold, hak penuh. Untuk pertama kali ini diubah. Jadi undang-undang ini diubah, saya dikontak langsung oleh pemerintah Arab Saudi dan undang-undang ini kita akan melalui prosesnya," terang dia.

Soal harga tanah, Rosan menyebut kisarannya berbeda-beda tergantung lokasi dan kondisi lahan. Pemerintah Arab Saudi akan bertanggung jawab terhadap relokasi penduduk yang masih menempati sebagian lahan.

"Mereka kasih ada 8 plot ya. Tapi tanahnya ini ada yang flat, ada yang berbukit, tapi kan ada penduduknya juga. Masih ada beberapa penduduknya juga. Untuk penduduknya ini, itu akan menjadi tanggung jawab pemerintah Arab Saudi. Jadi, harga yang kami tawarkan itu nanti sudah menyangkut harga untuk keadaan bersih lah istilahnya," tutup dia.