RUU Perampasan Aset Diminta Atur Pasal Ganti Rugi jika Aparat Salah Sita
PerbesarPerkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia (PPKHI) bersama Asosiasi Mahasiswa Hukum Tata Negara se-Indonesia (AMHTN-SI) memberi masukan soal draf RUU Perampasan Aset ke Komisi III DPR. Kedua organisasi tersebut menilai draf RUU saat ini rawan memicu kesewenang-wenangan negara.
Mereka menyoroti pasal imunitas bagi penegak hukum dan ketiadaan mekanisme ganti rugi bagi warga, serta memperingatkan aparat agar tidak merampas aset hanya berlandaskan asumsi atau ketidakmampuan administratif seseorang menjelaskan kekayaannya.
PPKHI Desak DPR Hapus Impunitas Aparat dan Tambah Pasal Ganti Rugi
Ketua Umum PPKHI Ahmad Gozali Bangun mempersoalkan Pasal 15 draf RUU Perampasan Aset. Pasal tersebut memberikan perlindungan penuh kepada aparat penegak hukum agar tidak dapat dipidana maupun digugat secara perdata saat menjalankan perampasan.
Menurut Ahmad, pasal imunitas itu berpotensi menciptakan tindakan sewenang-wenang jika tidak diimbangi klausul pertanggungjawaban hukum. Oleh sebab itu, PPKHI mendesak DPR memasukkan Pasal 63A yang mewajibkan negara dan aparat membayar ganti rugi apabila pemblokiran atau penyitaan dinyatakan tidak sah.
"Untuk menghindari kesewenang-wenangan penyalahgunaan tindak aparatur, khususnya di Pasal 15 di mana aparat penegak hukum tidak dapat dipidana maupun diperdata... kami harap Pasal 63A ini diusulkan: negara atau aparatur penegak hukum bertanggung jawab terhadap materiil dan imateriil terhadap tindakan yang tidak dapat dibuktikan," ujar Ahmad di ruang rapat Komisi III DPR, Senin (9/11).
Tak hanya Pasal 63A, PPKHI juga mengusulkan tiga pasal penyeimbang lainnya:
Pasal 19A: Perlindungan terhadap pihak ketiga yang beriktikad baik.
Pasal 39A: Penegasan standar pembuktian yang adil dan terukur.
Pasal 60A: Pengaturan ketat penjualan aset sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
AMHTN-SI Ingatkan DPR: Hak Milik Dijamin Konstitusi, Bukan Dirampas Lewat Asumsi
Di forum yang sama, Ketua Umum DPP AMHTN-SI Tri Rahmadona mengingatkan Komisi III DPR bahwa hak milik warga negara dilindungi oleh konstitusi. Tri menegaskan aparat tidak boleh menjadikan ketidakmampuan seseorang menjelaskan asal-usul aset sebagai alasan tunggal untuk melakukan perampasan.
"Perampasan aset tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan, asumsi, ketidakmampuan seseorang menjelaskan kekayaannya, atau penilaian sepihak aparat. Negara harus mampu menunjukkan hubungan yang cukup dan dapat diuji antara aset yang dimiliki objek perampasan dengan tindak pidana yang menjadi dasar permohonan," kata Tri.
Pengurus DPP AMHTN-SI Ridwan menambahkan, AMHTN-SI pada dasarnya mendukung penuh pengesahan RUU Perampasan Aset untuk memulihkan keuangan negara dari hasil kejahatan. Namun, instrumen ini tidak boleh melabrak prinsip negara hukum.
"Dalam negara hukum, tujuan yang baik tidak dapat membenarkan penggunaan kewenangan negara tanpa batas. Pertanyaan mendasar bukan hanya bagaimana negara dapat merampas aset hasil tindak pidana, tetapi bagaimana negara memastikan kewenangan itu tidak merampas hak warga negara secara sewenang-wenang," tegas Ridwan.
5 Poin Tuntutan Pengawasan Perampasan Aset
Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang aparat penegak hukum, AMHTN-SI menyerahkan daftar rekomendasi substansi RUU kepada DPR, di antaranya:
1. Jadikan Pengadilan Pengendali Utama (Judicial Control): Perampasan aset permanen wajib mengantongi izin dan penetapan peradilan independen, lengkap dengan hak pembelaan bagi pihak terdampak.
2. Prioritaskan Mekanisme In Personam: Perampasan pidana konvensional (in personam) harus tetap menjadi jalur utama, sedangkan mekanisme perampasan tanpa putusan pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeiture/NCB) hanya berlaku dalam situasi khusus yang sangat terbatas.
3. Tolak Pembalikan Beban Pembuktian Mutlak: Standar pembuktian harus proporsional dan tidak boleh langsung menyita aset semata-mata karena kendala administratif pelaporan kekayaan.
4. Pisahkan Delik Illicit Enrichment: Pengaturan kekayaan yang tidak wajar (unexplained wealth) wajib dirumuskan dalam hukum pidana materiil, bukan diselundupkan sebagai hukum acara perampasan.
5. Lindungi Pihak Ketiga & Fasilitas Publik: Melindungi hak ahli waris, kreditur yang sah, serta aset-aset yang berfungsi melayani kepentingan sosial masyarakat dari penyitaan sepihak.