Saat Rencana Demo Pati Jilid 2 Tuntut Bupati Sudewo Dimakzulkan Mulai Terdengar
·waktu baca 3 menit
PerbesarAliansi Masyarakat Pati Timur Bersatu akan menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan DPRD Pati pada Senin (25/8). Mereka menuntut Bupati Sudewo segera dilengserkan dari jabatannya.
Koordinator demo Ahmad Husein mengatakan demonstrasi ini akan lebih besar dari demo pertama pada 13 Agustus 2025 kemarin. Husein dikenal melalui aksi beraninya menantang Sekda Kabupaten Pati Riyoso yang mencoba mengambil alih donasi dari warga pada demo sebelumnya.
"Iya besok di depan kantor DPRD. Tuntutan mendesak segera memakzulkan Sudewo. Kami minta hak angket dipercepat," ujar Husein saat dihubungi, Senin (18/8).
Namun untuk demo besok pihaknya tidak membuka posko donasi, melainkan posko pengawalan proses hak angket. Dan posko pengaduan korban kebijakan Sudewo dan korban kekerasan aparat pada demo 13 Agustus 2025 kemarin.
"Pemasangan posko di depan kantor DPRD akan dilakukan jam 8 nanti," ujar Husein.
Meskipun menamakan diri sebagai aliansi masyarakat Pati Timur, namun ia memanggil seluruh warga Kabupaten Pati untuk ikut andil dalam proses demokrasi ini.
Buka Posko Aduan di Depan DPRD, Kawal Pemakzulan
Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) mendirikan posko pengawalan Pansus Hak Angket DPRD Pati di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Pati, Senin (18/8).
Posko ini akan buka selama 24 jam untuk memberi tekanan kepada Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo agar cepat menyelesaikan tugasnya. Mengingat, Pansus menargetkan hasilnya akan diumumkan maksimal 60 hari atau dua bulan.
Pantauan di lokasi, AMPB mendirikan tenda di depan Gedung DPRD Pati sisi selatan sekitar pukul 17.00 WIB. Di posko itu terpasang banner warna putih bertuliskan Posko Masyarakat Pati Bersatu. Posko ini akan buka mulai, Senin (18/8/2025), sampai Pansus menyelesaikan tugasnya.
Koordinator posko, Hanif, menyampaikan pendirian posko ini untuk mengawal kinerja Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Selain itu, pihaknya juga menerima aduan warga yang menjadi korban dalam demonstrasi pada 13 Agustus lalu.
"Nanti bisa untuk (tempat) aduan masyarakat, misal ketangkap, kena intimidasi, mau ngirim unek-uneknya di sini, bicara di sini, bisa," bebernya.
Respons Mendagri
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak melarang jika warga pati masih ingin menggelar demo jilid 2 tersebut.
“Ya, ini biarkan aja proses (penyampaian) pendapat,” ucap Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/8).
Namun, ia berpesan agar kondusivitas demonstrasi dijaga, jangan sampai ada aksi anarkis.
“Jadi jaga jangan sampai terjadi aksi anarkis, menyampaikan pendapat boleh-boleh saja,” ucap Tito.
Eks Kapolri ini mengatakan, pemerintahan Sudewo di Pati masih tetap akan berjalan meski tengah diwarnai polemik pemakzulan.
“Dan saya sampaikan bahwa pemerintahan tetap berjalan, sesuai aturan undang-undang, bupati kan tetap bisa berjalan,” ujar Tito.