Sahroni Ajak Demokrat Diskusi Terbuka Luruskan Isu Anies-AHY

Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni (kiri) menjawab pertanyaan wartawan di Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (4/9). Foto: ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah

Bendahara Umum NasDem, Ahmad Sahroni, mendatangi Bareskrim Polri pada Senin (4/9). Sahroni kala itu sempat berniat melaporkan Ketua Majelis Tinggi Demokrat SBY terkait penyataan yang menurutnya tidak benar sehingga menimbulkan kegaduhan publik.

Rencananya, laporan yang akan ia buat atas nama pribadi, bukan partai. Namun, Sahroni pada akhirnya tidak jadi membuat laporan karena Ketua Umum NasDem Surya Paloh tidak menghendaki.

Paloh meminta Sahroni membatalkan niatnya untuk melaporkan SBY. Selain itu, Sahroni dihubungi oleh Anies Baswedan agar tidak melaporkan SBY.

“Jadi sudah saya urungkan niat (melapor) itu, ya, karena saat menghubungi Babeh (Surya Paloh) dan Pak Anies, mereka meminta demikian. Tapi poin saya tetap sama, ada suatu hal yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu ini sangat perlu diklarifikasi," kata Sahroni kepada wartawan, Selasa (5/9).

"Mungkin tidak harus melalui jalur hukum, tapi kita bisa gunakan ruang-ruang publik, di televisi misalnya. Ini kan juga sesuai permintaan (tokoh) yang bersangkutan,” tambah anggota Komisi III DPR ini.

Sahroni menjelaskan, sebagai pihak yang turut hadir pada pertemuan di Cikeas bersama Anies dan Tim 8, dirinya memastikan tidak ada kesepakatan atau komitmen dalam pertemuan tersebut. Sahroni mengatakan, banyak saksi lainnya yang hadir di dalam pertemuan tersebut, termasuk perwakilan dari PKS.

“Karena apa yang disampaikan terkait pertemuan itu, banyak tidak benarnya. Saya hadir kok di situ bersama dengan teman-teman lainnya. Saksinya juga banyak. Dari kita (NasDem) ada saya dan Pak Sugeng, dari PKS pun hadir. Jadi saya bisa pastikan tidak ada komitmen apa pun di dalam pertemuan itu, hanya usulan, jelas berbeda dong,” ucap dia.

Bacapres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan (tengah) bersama tim delapan berjalan keluar usai pertemuan dengan Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Foto: Asprilla Dwi Adha/Antara Foto

Pria bergelar 'Crazy Rich Tanjung Priok' ini berharap, kejadian ini tidak menimbulkan kegaduhan berlarut di publik. Sahroni mengatakan, terdapat kekeliruan dalam informasi yang disampaikan oleh SBY. Ia khawatir, ketidakbenaraan informasi ini menimbulkan kebencian tidak berdasar di publik.

“Makanya jangan sampai informasi tidak benar ini, dibiarkan menyebar dan kemudian dipercayai secara mentah-mentah oleh masyarakat. Khawatir juga bisa menimbulkan kebencian tak berdasar," ucap dia.

Lebih jauh, Sahroni mengatakan masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Ia mengajak Demokrat untuk duduk bersama membahasnya.

"Nah, kalau begitu, mari kita selesaikan ini melalui cara-cara kekeluargaan, berdiskusi, bertukar pikiran, berdebat. Saya kira ini juga akan bagus, ya, untuk pendidikan politik. Kita bisa mengajarkan dan memperlihatkan kedewasaan dalam berpolitik,” pungkas Sahroni.

Poin yang menurut Sahroni bohong adalah pernyataan SBY bahwa deklarasi Anies-AHY akan dilakukan pada awal September. Pada 1 September, SBY mengatakan peristiwa pertemuan 25 September saat Anies dkk bertandang ke Cikeas.

"Anies menyampaikan kepada saya, didengar oleh semua, bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini, dalam kapasitasnya sebagai capres, berikut capres dan cawapres yang telah selesai diputuskan," begitu kata SBY.

"Tiga hari kemudian, three days later, yang kita dapatkan sesuatu yang sangat mengejutkan….," lanjut SBY.

Sementara itu, atas kehebohan politik ini, Demokrat sudah menyatakan 'memaafkan tapi tidak melupakan' dan move on.