Sahroni Setuju Usul Redefinisi Korupsi: Tindak Lanjuti dengan Revisi UU Tipikor
PerbesarWakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni setuju dengan usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai redefinisi tindak pidana korupsi.
Ia menilai, perlu ada pembedaan ukuran tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan bisnis negara dan korupsi yang dilakukan pejabat negara.
“Yang dikatakan Pak Luhut saya setuju, basis ukuran tindak pidana korupsi harus dibedakan antara bisnis negara sama tindak pidana yang dilakukan oleh pejabat negara,” kata Sahroni saat dikonfirmasi, Kamis (22/10).
Ia mencontohkan, tindakan kepala daerah yang mengambil sesuatu yang seharusnya menjadi hak atau kepentingan masyarakat dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Menurutnya, penilaian terhadap tindakan tersebut perlu mempertimbangkan unsur niat atau mens rea.
“Contoh kalau kepala daerah yang harusnya mementingkan masyarakat tapi malah diambil itu tindak pidana korupsi, kita lihat pada ukuran mens rea-nya,” ujarnya.
Sahroni menilai, usulan Luhut dapat menjadi bahan evaluasi dalam memperjelas dasar hukum penanganan perkara korupsi. Ia pun mendorong agar gagasan tersebut ditindaklanjuti melalui revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
“Jadi saran Pak Luhut harus benar-benar dikaji mendalam untuk jadi dasar perbedaan korupsi untuk kepentingan negara, apa korupsi yang dilakukan secara jelas merugikan masyarakat,” tutur Sahroni.
“Iya wajib ditindaklanjuti dengan revisi UU Tipikor agar menjadikan dasar yang kuat bagi APH dan ini sangat bagus ide dari Pak Luhut,” sambungnya.
Sebelumnya, Menko Kumham Imipas Yusril Ihza Mahendra menilai usulan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengenai redefinisi korupsi layak dipertimbangkan.
Menurut Yusril, aturan tindak pidana korupsi di Indonesia perlu diperbarui agar lebih selaras dengan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 7 Tahun 2006.
“Memang akan memasukkan itu. Jadi memang kita perlu melakukan pembaruan dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu, karena yang terakhir sekali kita amandemen waktu saya jadi Menteri Kehakiman tahun 2001,” kata Yusril di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10).
Yusril mengatakan setelah perubahan UU Tipikor pada 2001, belum ada pembaruan yang signifikan terhadap norma materiil tindak pidana korupsi.
Adapun Presiden Prabowo Subianto disebut menyetujui hasil kajian Dewan Ekonomi Nasional (DEN) terkait korupsi. Lewat kajian itu, DEN menyoroti unsur kerugian negara dalam pasal korupsi.
“Tadi Presiden juga setuju dengan kajian yang dibuat oleh tim dari Dewan Ekonomi Nasional mengenai definisi korupsi. Karena itu penting untuk supaya masalah penanganan korupsi di Indonesia itu berstandar internasional,” kata Luhut.
Luhut bilang, kajian yang dibuat pihaknya berdasar pada United Nations Convention Against Corruption (UNCAC). Dari konvensi tersebut, menurutnya, korupsi hanya berpusat pada suap.
“Jadi tidak bicara mengenai kerugian negara. Karena Indonesia satu-satunya negara yang menerapkan masalah kerugian negara,” sambung dia.
Perbedaan Tindak Pindana Diperlukan
Sahroni menjelaskan, pembedaan antara tindak pidana korupsi dan bisnis negara diperlukan karena kegiatan bisnis yang dijalankan negara bertujuan menghasilkan keuntungan untuk kepentingan negara.
Menurutnya, bisnis negara harus dikelola oleh orang-orang yang memiliki keahlian di bidangnya agar dapat memberikan keuntungan. Ia menilai, pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan bisnis tersebut harus dievaluasi apabila tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik.
“Seperti Pertamina. Pertamina itu bisnis negara. Jikalau dia untung gede untuk kepentingan negara, tapi kan dia kelola di situ,” kata Sahroni.
Ia juga menyinggung Danantara yang menurutnya tengah berfokus menjalankan kegiatan bisnis untuk kepentingan negara.
Sahroni menilai, perlu ada kejelasan mengenai konsekuensi hukum bagi pihak yang mengambil keputusan dalam kegiatan bisnis negara.
“Jadi gini, kenapa itu diusulkan? Jangan sampai gini, Danantara ini kan fokus lagi berbisnis dia ceritanya. Lagi bisnis tulen dia untuk kepentingan negara. Kalau untuk kepentingan negara, maka tidak boleh ini barang jadi rugi. Sanksinya apa kalau dia enggak untung? Ya enggak boleh, harus untung,” ujarnya.
Sahroni mengatakan, apabila terdapat kesalahan dalam pengambilan keputusan bisnis, pejabat yang bertanggung jawab dapat dikenai sanksi. Menurutnya, persoalan tersebut tidak serta-merta harus diproses sebagai tindak pidana korupsi.
“Nah, jadi tekanan yang direkomendasikan Luhut adalah bisnis negara yang enggak bisa dijadikan untuk jadi korupsi, itu benar. Karena ini bisnis negara. Kalaupun ada miss dikit, ya udah kasih sanksi para pejabat yang ada mengambil keputusan itu. Sanksinya apa? Pecat, misalnya gitu,” kata Sahroni.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan berarti kegiatan bisnis negara tidak perlu diawasi. Menurut Sahroni, pengelolaan bisnis negara tetap perlu diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tetapi ia mengusulkan agar pelaku bisnis negara tidak serta-merta dipidana atas keputusan bisnis yang diambilnya.
Sahroni menjelaskan, apabila bisnis negara tidak menghasilkan keuntungan, pihak yang mengambil keputusan tetap dapat dikenai sanksi.
“Iya, tapi dia tidak dibisa dipidana. Kenapa? Karena dia bisnis negara. Tapi bisnis negara dilakukan harus menguntungkan negara, gimana pun caranya. Kan pertanyaan orang, lah kalau dia enggak menguntungkan negara? Ya sanksi. Siapa yang melakukan kontrak itu? Pecat langsung, gitu,” kata Sahroni.
Sahroni menambahkan, pembedaan tersebut bertujuan agar penanganan hukum terhadap pelaku korupsi dan pelaku bisnis negara tidak disamakan. Ia menilai, revisi UU Tipikor diperlukan agar aparat penegak hukum memiliki dasar hukum yang jelas dalam membedakan keduanya.
“Terkait dengan apa yang menjadi rekomendasi Pak Luhut segera untuk merevisi Undang-Undang Tipikor supaya APH bergerak atas Undang-Undang Tipikor yang sudah ada. Pelaku korupsi dengan pelaku bisnis negara harus dibedakan, gitu,” tutup Sahroni.