Saiful Mujani: COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Tak Bisa Jadi Alasan Tunda Pemilu
PerbesarADVERTISEMENT
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Guru Besar Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Saiful Mujani, memberikan pandangannya terhadap rencana penundaan Pemilu 2024.
ADVERTISEMENT
Isu ini menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Banyak masyarakat menolak penundaan Pemilu yang bisa memicu perpanjangan masa jabatan presiden.
Polemik penundaan Pemilu 2024 mencuat dari usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin. Kemudian Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan Ketua Umum Golkar Airlangga Hartanto juga mendukung penundaan Pemilu.
Ada dua hal utama terkait penundaan Pemilu 2024 yakni karena pandemi COVID-19 dan kedua dikhawatirkan mengganggu pemulihan ekonomi nasional atau PEN.
Menyikapi isu ini, Saiful Mujani, mengatakan Indonesia sudah memiliki pengalaman melaksanakan Pemilu di tengah pandemi COVID-19 yakni Pilkada Serentak 2020. Bahkan saat itu mayoritas masyarakat banyak yang takut dengan COVID-19.
"Kita punya satu kasus yaitu Pilkada 2020 waktu pendemo lagi menakutkan 2020. Jadi kita memang ubah tapi tidak keluar dari batasan UU atau UU diubah tentang waktu, tapi kita tidak mengubah konstitusi kira-kira gitu. Jadi masa kekuasaan masih 5 tahun," kata Saiful saat diskusi Alasan-alasan Penundaan Pemilu dikutip dari SMRC TV, Kamis (3/3).
ADVERTISEMENT
Dari pengalaman Pilkada 2020, Saiful mengatakan Pemilu bisa berjalan dengan baik. Bahkan partisipasi masyarakat tetap tinggi. Selain itu, kasus COVID-19 tidak mengalami lonjakan. Artinya, COVID-19 tidak bisa jadi alasan untuk menunda Pemilu.
"Apakah benar COVID bisa membuat demokrasi elektoral kita terganggu? Tapi pengalaman kita tidak terganggu karena COVID diurus serius oleh pemerintah, di satu sisi kewajiban konstitusi tetap dipenuhi," kata Saiful.
"Dari kasus ini, kita lihat mayoritas agenda Pemilu itu tidak terganggu oleh COVID. Jadi dilihat dari ini, kita punya pola COVID tidak mengganggu Pilkada atau Pemilu. Atau Pemilu tidak membuat COVID jadi lebih buruk secara umum," tambah dia.
Kemudian kedua, alasan penundaan Pemilu 2024 dikhawatirkan akan mengganggu PEN, Saiful memberikan berbagai catatan.
ADVERTISEMENT
"Kalau alasannya itu PEN saya kira boleh juga, tapi pertama kita harus secara fair prioritas pengeluaran pemerintah apa? Sementara Pemilu perintah konstitusi dan sangat fundamental. Keberadaan kita sebagai negara bangsa legitimasi dari Pemilu," kata Saiful.
Sebagian pihak ingin Pemilu 2024 ditunda karena memakan banyak anggaran. Sedangkan pemerintah masih fokus melakukan PEN setelah terpuruk akibat COVID-19. Namun, Saiful mengatakan pemerintah masih bisa mengeluarkan banyak anggaran untuk kepentingan negara yang sebenarnya tidak diwajibkan oleh konstitusi.
"Kalau kita bandingkan prioritas Pemilu sebagai perintah konstitusi yang sangat fundamental, di sisi lain keamanan negara sangat penting tapi dalam pandemi kita harus belanja senjata. Kemhan belanja besar-besaran di masa pandemi ini. Walau saya mendukung IKN apakah itu prioritas betul di masa sekarang?" kata Saiful.
ADVERTISEMENT
"Jadi menurut saya tetap berjalan program itu yang bukan amanah konstitusi," tutur dia.
Saiful membeberkan memang benar pertumbuhan ekonomi nasional RI turun akibat COVID-19 dan menyentuh rata-rata minus 3 persen. Namun, memasuki 2021, sudah mulai ada perbaikan.
"Masuk 2021 mulai recovery di seluruh dunia 5% rata-rata dunia. Indonesia juga sama naik, kemudian proyeksi Bank Dunia hingga BPS di 2022 diproyeksi ekonomi kita tumbuh 5% artinya di atas rata-rata dunia 4%," kata Saiful.
"Ekonomi sekarang mulai pulih dari 2020 ke 2021, on the right track, bahkan pada 2022 dibanding anggota G20 yang sekarang kita presidensi Indonesia akan tumbuh terbaik kedua setelah India," lanjut dia.
Oleh sebab itu, Saiful mengatakan alasan penundaan Pemilu 2024 karena akan mengganggu PEN tidak masuk akal.
ADVERTISEMENT
"Tidak ada alasan Pemilu 2024 ditunda. Perbaiki argumennya, kita jengkel mendengar pernyataan yang tidak punya dasar cukup kuat gitu," tutur dia.