SBY di Konferensi Tokyo: DK PBB Lumpuh, Gagal Hentikan Genosida di Gaza

Presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato soal semangat kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi internasional di Konferensi Tokyo Jepang, 2025. Foto: Dok. Partai Demokrat

Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan pidato soal semangat kerja sama, kemitraan, dan kolaborasi internasional di Konferensi Tokyo Jepang, 2025.

Dalam pidatonya, SBY menilai dewan keamanan PBB telah gagal menghentikan genosida di Gaza dan Ukraina.

"Dewan Keamanan PBB lumpuh, gagal menghentikan genosida di Gaza maupun perang di Ukraina. Ada persepsi kuat tentang standar ganda dalam penerapan hukum dan norma internasional," kata SBY dalam keterangannya, Rabu (4/3).

Bahkan, SBY menilai PBB merupakan gabungan dari kegagalan karena banyaknya perang yang terjadi di berbagai negara.

Ilustrasi AS memberikan suara menentang resolusi PBB yang mengutuk agresi Rusia terhadap Ukraina. Foto: IPA / Sipa USA/via REUTERS

"Dalam perspektif saya, PBB adalah gabungan dari kegagalan, tercermin dari berbagai perang yang masih berlanjut saat ini, dan keberhasilan, dengan munculnya negara-negara merdeka dari bayang-bayang kolonialisme dan konflik yang dipecahkan PBB," ucap dia.

Karenanya, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat itu menawarkan beberapa hal konkret untuk mengatasi krisis multilateralisme.

Warga Palestina berbuka puasa bersama di tengah bangunan yang hancur di Jabalia, Jalur Gaza utara, Sabtu (1/3/2025). Foto: Bashar Taleb / AFP

"Kita harus memperkuat PBB, sebagai perwujudan multilateralisme global; mengatasi kelumpuhan Dewan Keamanan dengan melepaskannya dari cengkeraman veto dari lima negara; memberdayakan Majelis Umum; meningkatkan operasi penjaga perdamaian; serta menciptakan sistem pendanaan yang stabil, sehingga tidak ada lagi negara adidaya yang bisa mengintimidasi PBB dengan mengancam membekukan pendanaannya," terangnya.

SBY menekankan bahwa reformasi PBB hanya dapat dilakukan jika ada kekompakan dari sebagian besar anggotanya, sesuai namanya sebagai persatuan bangsa-bangsa.

"Bukan sekelompok bangsa yang terbelah antara yang kuat dan yang lemah, yang kaya dan miskin. Tanpa persatuan, negara-negara tidak dapat saling bekerja bersama. Jika mereka tidak dapat saling bekerja bersama, maka multilateralisme menjadi tidak berarti," tandas dia.