Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2025 © PT Dynamo Media Network
Version 1.98.1

ADVERTISEMENT
Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berkumpul bersama 38 Ketua DPD partai di kediamannya, di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Minggu (23/2). Selain mengajak nostalgia pembentukan partai, SBY juga memberi pesan kepada para ketua DPD.
ADVERTISEMENT
SBY meminta para jenderal untuk bersikap ksatria. Tidak boleh jenderal atau tentara aktif ikut terjun ke politik.
Pesan itu disampaikan berdasarkan tugas yang dijalaninya saat masih menjadi tentara aktif. SBY pernah ditugaskan sebagai ketua fraksi ABRI (kini TNI) di MPR RI tahun 1998.
Tugas utamanya, menggagas reformasi ABRI. Katanya, sebelum reformasi ABRI, adalah hal tabu untuk seorang perwira militer berpolitik.
“Itu salah satu doktrin yang kita keluarkan dulu pada saat reformasi ABRI yang saya menjadi tim reformasinya, ketuanya, kami jalankan,” tutur Presiden ke-6 RI itu.
“Benar saya tergugah, terinspirasi. Kalau masih jadi jenderal aktif, misalnya, jangan berpolitik. Kalau berpolitik, (harus) pensiun,” ujar dia.
Hal itu diterapkan SBY kepada anaknya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Saat pertama kali terjun ke politik lalu jadi Cagub Jakarta, AHY mundur dari dinas TNI AD dengan pangkat terakhir mayor.
ADVERTISEMENT
Setelah itu, AHY dipercaya memimpin Partai Demokrat sebagai ketua umum sampai sekarang.
“Oleh karena itu, Ketua Umum AHY dan beberapa mantan perwira militer yang karyanya dulu cemerlang, cerah tetapi pindah pengabdian dari dunia militer ke dunia pemerintahan, politik, syaratnya harus mundur. Itulah salah satu yang kita gagas dulu,” pungkasnya.
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara diresmikan Senin (24/2). Danantara dibentuk sebagai superholding BUMN dengan tujuan mengoptimalkan kekayaan negara melalui investasi strategis. Aset yang dikelola Rp 14.659 triliun.