SBY soal PK Moeldoko: Jangan-jangan Ini Serius Demokrat Akan Diambil Alih

Kepala staf presiden, Moeldoko usai acara rapat RUUPRT di Jakarta Pusat, Senin (15/5). Foto: Thomas Bosco/kumparan

Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turut mengomentari isu yang disampaikan Pakar Hukum Tata Negara Denny Indrayana soal sistem pemilu. Tapi tak hanya itu, dia juga mengomentari poin terakhir yang disampaikan Denny, yang menyinggung soal Demokrat.

Dalam unggahannya, Denny Indrayana menyinggung soal Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan oleh Moeldoko terkait Demokrat. Hal tersebut ia hubungkan dengan isu Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutus pemilu digelar secara proporsional tertutup.

Berikut penggalan pernyataan Denny:

PK Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atas Partai Demokrat, diduga ditukar guling dengan kasus korupsi mafia peradilan di MA. Jika Demokrat berhasil 'dicopet', istilah Gus Romi PPP, maka pencapresan Anies Baswedan hampir pasti gagal.

Moeldoko mencium tangan Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: @UmarAlChelsea75

Saat ini, Demokrat merupakan salah satu partai pengusung Anies Baswedan bersama NasDem dan PKS.

Terkait hal tersebut, SBY mengaku dapat telepon dari mantan menteri dan politikus senior, bukan dari Partai Demokrat, berkaitan dengan PK Moeldoko. Pesan tersebut juga, kata SBY, kerap dia dapatkan. Namun ia tak merinci pesan yang dimaksud, termasuk didapat dari siapa.

Namun dengan rentetan pesan yang ia terima tersebut, termasuk terbaru dari Denny Indrayana yang pernah menjabat Wamenkumham, dia menduga jangan-jangan Demokrat benar akan diambil alih.

"Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih," kata SBY dikutip dari Twitter pribadinya, Minggu (28/5).

Dia mengatakan, berdasarkan akal sehat, sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan. Kalau tiba-tiba Moeldoko menang, lanjut SBY, maka diyakini ada tangan politik yang mengganggu Demokrat jelang 2024.

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," kata dia.

Gedung Mahkamah Agung Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Selaku Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, dia harap pemegang kekuasaan (politik dan hukum) tetap amanah, tegakkan kebenaran dan keadilan. Dia menyebut, Indonesia bukan negara "predator" serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah.

"Kepada kader Partai Demokrat di seluruh tanah air, agar mengikuti perkembangan PK Moeldoko ini sambil memohon pertolongan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT. Ikuti petunjuk Ketua Umum. Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional," pungkasnya.

Diketahui, Moeldoko mengajukan PK ke MA pada 3 Maret 2023, sehari setelah Partai Demokrat resmi mendukung Anies sebagai bakal calon presiden (bacapres).