Sederet Hal yang Terjadi Usai Airlangga Mundur dari Ketua Umum Golkar

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia berbincang di sela kunungan ke Embung MBH di Ibu Kota Nusantara, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Senin (12/8/2024). Foto: Sigid Kurniawan/ANTARA FOTO

Bupati Serang sekaligus Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Banten, Ratu Tatu Chasanah, mengaku prihatin atas mundurnya Airlangga Hartarto secara tiba-tiba dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar menjelang bergulirnya Pilkada Serentak 2024.

Meski begitu, Ratu Tatu berusaha memahami dan memaklumi sikap yang telah diambil oleh Airlangga setelah memimpin partai berlambang pohon beringin tersebut selama hampir dua periode.

"Secara pribadi dan seluruh keluarga besar Golkar, tentunya kita prihatin. Keluarga besar Golkar prihatin. Tapi tentunya dengan kondisi ini, Pak Ketum punya alasan tersendiri kenapa beliau mengundurkan diri," kata Ratu Tatu saat ditemui di Pendopo Bupati Kabupaten Serang, Senin (12/8).

Airlangga menyampaikan pidato pengunduran diri sebagai Ketua Umum Golkar, Minggu (11/8/2024). Foto: Dok. Istimewa

"Kami harus terus berjalan, apalagi ini sedang di tengah-tengah perhelatan nasional, Pilkada," tambahnya.

Meski begitu, ia berharap seluruh kader tidak larut dalam kesedihan pasca-ditinggalkan oleh sosok Airlangga Hartarto, serta meminta agar tetap fokus dalam menjalankan tugas memenangkan Partai Golkar dalam kontestasi politik di bulan November 2024 mendatang.

"Jadi saya menenangkan teman-teman yang akan ikut kontestasi Pilkada untuk terus fokus, tidak usah terpengaruh, tetap fokus untuk kemenangan Golkar. Jadi kalau sedih, ya jangan larut, kita terus berjalan, karena waktu semakin mendekat untuk Pilkada. Sebentar lagi kita akan pendaftaran," ucapnya.

Ratu Tatu mengakui, saat ini pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada DPP dalam menentukan nasib Partai Golkar di masa mendatang, termasuk untuk menggelar Munaslub pemilihan ketua umum yang baru.

Kejagung Bicara soal Kasus CPO dan Airlangga Hartarto

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung RI Harli Siregar di Kejagung RI, Jakarta pada Senin (12/8/2024). Foto: Abid Raihan/kumparan

Mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar menimbulkan sejumlah spekulasi. Termasuk dalam kaitannya dengan masalah hukum Sang Menko Perekonomian itu.

Pada 24 Juli 2024, Airlangga Hartarto diperiksa Kejaksaan Agung terkait kasus korupsi Persetujuan Ekspor (PE) Crude Palm Oil (CPO). Pemeriksaan berlangsung hingga 13 jam. Airlangga diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.

Airlangga menyatakan mundur sebagai Ketum Golkar berdasarkan surat yang diteken pada Sabtu (10/8). Bersamaan dengan itu, mencuat isu bahwa pemeriksaan akan kembali dilakukan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Harli Siregar memberikan penjelasan mengenai kasus CPO tersebut.

"Jadi sebelum saya menjawab pertanyaan itu, ada beberapa hal yang ingin saya tegaskan supaya tidak ada penafsiran, simpang siur dan sebagainya. Penegasan yang pertama bahwa penanganan perkara yang kami lakukan itu tidak didasarkan pada politisasi hukum, tidak didasarkan pada politisasi hukum. Tetapi didasarkan pada bukti dan fakta hukum. Jadi didasarkan pada pembuktian, bukan pada politisasi hukum," papar Harli kepada wartawan, Senin (12/8).

"Kemudian penegasan yang kedua, bahwa penanganan perkara juga yang kami lakukan tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik. Tidak didasarkan pada tekanan atau pengaruh politik, tetapi murni dilakukan sebagai penegakan hukum," sambungnya.

Perihal isu soal pemanggilan terhadap Airlangga Hartarto, Harli mengaku belum mendapatkan informasi tersebut.

“Saya tegaskan bahwa kami sampai saat ini belum mendapatkan info soal itu. Kami baru mendapatkan info dari teman-teman media,” ujar Harli.

"Tetapi kami berjanji bahwa, kalau memang ada perkembangan, kami akan segera melakukan update," imbuhnya.

Namun, menurutnya, pemanggilan Airlangga mungkin saja dilakukan. Bila memang ada kebutuhan dari penyidik.

Beredar Poster Dukungan Gibran Jadi Ketum Golkar

Poster dukungan Gibran Rakabuming Raka jadi Ketum Golkar. Foto: Dok. Istimewa

Poster dukungan kepada Wakil Presiden Terpilih Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar beredar di media sosial.

Di pojok kanan atas poster tercantum pula tulisan Koalisi Muda Pembaharuan Golkar (KMPG).

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Partai Golkar DIY, John S Keban, menyebut orang yang membuat poster itu sebagai tindakan pelecehan terhadap Partai Golkar.

"Kalau itu orang-orang yang memunculkan gambar-gambar itu tindakan pelecehan terhadap Partai Golkar, dan kami akan tindak tegas," kata Keban saat dihubungi wartawan, Senin (12/8).

Keban mengatakan Partai Golkar merupakan partai besar bukan partai kaleng-kaleng.

"Partai Golkar itu partai besar bukan partai kaleng-kaleng, bahkan menyuruh anak kecil mau menjadi Ketua Umum Golkar dari mana ceritanya gitu," jelasnya.

Dia menjelaskan Partai Golkar memiliki aturan organisasi dan mekanisme AD/ART.

"Tidak ada cerita jalan-jalan sembarangan seperti itu," bebernya.

Jusuf Hamka Dengar Isu Ada Andil Istana soal Mundurnya Airlangga dari Golkar

Eks Politikus Golkar, Jusuf Hamka usai berikan surat pengunduran diri di kantor DPP Partai Golkar di Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/8/2024). Foto: Fadlan Nuril Fahmi/kumparan

Jusuf Hamka mengaku tidak yakin Airlangga Hartarto mundur dari Ketum Golkar karena keinginan pribadi. Ia yakin ada sesuatu yang akhirnya membuat Airlangga memutuskan buat mundur.

Jusuf Hamka lantas disinggung apakah ada tekanan dari Istana terhadap Airlangga. Ia mengaku tidak bisa memastikannya. Meski begitu, ia mendengar isu ini.

"Saya tidak pasti, saya cuma semilir angin lewat-lewat. Saya cuma dengar nggak pasti saja gitu," ujar Jusuf Hamka usai memberikan surat pengunduran dirinya ke DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (12/8).

Babah Alun menilai, awak media jauh lebih paham mengenai penyebab Airlangga mundur. Oleh sebab itu ia tidak ingin banyak komentar.

"Ya kan kepastiannya kalian lebih tahu deh, masa sih saya harus ngajarin bebek berenang," ucap Jusuf Hamka.

Golkar Gelar Pleno Penunjukan Plt Ketum Besok, Tak Pakai Voting tapi Musyawarah

Ketua DPP Partai Golkar, Meutya Hafid di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (23/6/2024). Foto: Zamachsyari/kumparan

DPP Golkar akan melaksanakan rapat pleno menunjuk pelaksanaan tugas (Plt) Ketum pengganti Airlangga Hartarto pada Selasa (13/8).

Ketua DPP Partai Golkar Meutya Hafid meminta agar teknis penunjukan Plt Ketua Umum tidak perlu melalui voting.

"Tidak perlu ada voting dalam pemilihan Plt Ketum pada rapat pleno," kata Meutya melalui keterangan tertulis, Senin (12/8).

Ketua Komisi I DPR ini beranggapan para kader Golkar masih kaget keputusan Airlangga mengundurkan diri. Jadi tidak perlu ditambah dengan dinamika voting untuk penunjukan Plt ketum.

"Kader masih terkaget dengan keputusan ketum (Airlangga Hartarto), jangan dipaksa untuk voting. Jaga soliditas amat penting dan agar calon-calon yang akan berkontestasi menjaga cara-cara yang bermartabat," ucap Meutya.