Tentang KamiPedoman Media SiberKetentuan & Kebijakan PrivasiPanduan KomunitasPeringkat PenulisCara Menulis di kumparanInformasi Kerja SamaBantuanIklanKarir
2024 ยฉ PT Dynamo Media Network
Version 1.93.2
Sejumlah Ulama dan Tokoh Jabar Keluarkan Fatwa Wajib Pilih AMIN
28 Januari 2024 13:20 WIB
ยท
waktu baca 2 menitADVERTISEMENT
265 ulama dan tokoh masyarakat Jabar mengeluarkan pernyataan sikap dan fatwa mendukung capres nomor urut 01, Anies Baswedan. Fatwa itu tertuang dalam sebuah surat yang ditandatangani oleh sejumlah ulama dan tokoh masyarakat Jabar.
ADVERTISEMENT
"Kami memang ulama di Jabar lihat umat tak boleh dibiarkan dalam kebingungan, menentukan selamat tidaknya negeri ini. Umat Islam harus dibimbing dan arahkan nyatakan wajib pilih AMIN (Anies Muhaimin) dengan pertanggungjawaban dunia akhirat. Ada 265 ulama," kata salah seorang ulama asal Jabar, Athian Ali kepada wartawan, Minggu (28/1).
Menurut Ali saat ini sudah mulai marak indikasi kecurangan yang terjadi menjelang tanggal 14 Februari demi memuluskan langkah salah satu paslon menjadi presiden dan wakil presiden.
Jangan sampai, sambung Athian, pemimpin Indonesia dihasilkan dari Pemilu yang curang. Sebab, Allah SWT tak akan memberkahi pemimpin yang dihasilkan dari Pemilu yang curang.
"Kami sepakat kawal dan tak beri kesempatan orang lakukan kecurangan agar pemimpin negeri ini betul-betul memimpin dengan cara halal bukan haram. Jika terjadi maka tak diberkahi Allah," ucap dia.
Sementara itu, Anies mengaku dukungan yang diberikan oleh ulama dan tokoh masyarakat Jabar merupakan amanah untuk dapat menciptakan keadilan dan juga kemakmuran di Indonesia.
ADVERTISEMENT
"Ini sebuah amanah, kami merasa bersyukur bahwa harapan yang dititipkan oleh jutaan orang Indonesia yang kami temui selama setahun lebih hari ini harapan itu dipanggul lebih banyak lagi dengan dukungan para alim ulama dari Jabar," kata dia.
Anies pun sepakat bahwa masyarakat jangan sampai dibiarkan memilih pemimpin yang curang. Dia bahkan sempat menyebut salah satu contoh dari kecurangan yakni terkait dengan netralitas aparat negara. Namun, dia enggan menyebut contohnya secara pasti.
"Untuk aparat negara bertindak netral tak perlu usaha tambahan. Cukup jalankan ketentuan yang ada. Kalau tak netral itu harus ada usaha tambahan biaya tambahan dan energi. Jadi curang itu perlu effort ekstra. Tapi kalo netral dan jalankan seharusnya tak perlu tambahan apa-apa," ujar dia.
ADVERTISEMENT