Seputar Peresmian 3 Provinsi Baru di Papua hingga Pelantikan Pj Gubernur

Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo, Pj Gubernur Papua Pegunungan Nikolaus Kondomo, dan Pj Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk, Jumat (11/11/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Mendagri Tito Karnavian meresmikan tiga provinsi baru sekaligus melantik tiga Pj Gubernur untuk Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Berikut rangkaian peresmian hingga pelantikan Pj Gubernur Papua yang telah kumparan rangkum:

Tito Resmikan 3 Provinsi Baru di Papua

Peresmian tiga provinsi baru di Papua ditandai dengan pemukulan Tifa, alat musik khas Papua. Kemudian, Tito secara resmi meresmikan ketiga provinsi hasil pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB).

"Atas nama Presiden Indonesia, dengan ini meresmikan Provinsi Papua Selatan berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2022, Provinsi Papua Tengah berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2022, dan Provinsi Papua Pegunungan berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2022," kata Tito di Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11).

Tito menyebut sempat diingatkan Wamendagri John Wempi Wetipo bahwa peresmian tiga provinsi terjadi di 'tanggal cantik' sehingga mudah diingat.

"Rupanya hari Jumat ini hari baik, tanggal 11 bulan 11, 22. Ini mudah mengingatnya lahirnya tiga provinsi baru," tuturnya.

Tito Lantik 3 Pj Gubernur Papua

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian (kiri) memandu pembacaan sumpah jabatan pada pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Selain meresmikan tiga provinsi baru Papua, Tito juga melantik tiga Pj Gubernur di wilayah-wilayah itu. Tiga Pj Gubernur yang ditunjuk dan dilantik Tito adalah:

1. Pj Gubernur Selatan, Apolo Safanpo;

2. Pj Gubernur Papua Pegunungan, Nikolaus Kondomo; dan

3. Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk.

Pelantikan ketiga Pj Gubernur berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 115/P/2022 tanggal 10 November 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Gubernur.

"Saya percaya saudara/saudari akan menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diberikan. Atas nama Presiden RI, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian," ujarnya.

Profil 3 Pj Gubernur Provinsi Papua

1. Pj Gubernur Papua Tengah

Ribka Haluk merupakan perempuan kelahiran Piramid Jayawijaya, Papua, pada 10 Januari 1971. Jabatannya saat ini adalah Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik.

Sebelumnya, Ribka pernah menjabat sebagai Pj Bupati Kabupaten Yalimo, Papua, pada 2021 lalu. Ia juga pernah menjabat Pj Bupati Kabupaten Mappi, Papua, pada 2017.

2. Pj Gubernur Papua Selatan

Apolo Safanpo merupakan kelahiran Agats, Kabupaten Asmat, Papua, pada 24 April 1975. Saat ini, Apolo menjabat sebagai Staf Ahli Mendagri Bidang Pemerintahan.

Sebelumnya, ia pernah menjabat Dekan Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2012-2017. Ia juga pernah menjadi pembantu Dekan III Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2005-2012, kemudian Ketua Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Cenderawasih pada 2003-2005.

3. Pj Papua Pegunungan

Nikolaus Kondomo merupakan kelahiran Merauke, Papua, pada 13 Maret 1964. Ia saat ini menjabat Staf Ahli Mendagri Bidang hubungan antar lembaga & Kerja sama internasional Kejagung.

Nikolaus banyak berkarier di Kejaksaan. Ia pernah menjabat Wakil Kepala Kajati Papua pada 2019. Lalu wakil Kepala Kajati Sulawesi Tengah pada 2018.

Tito Jelaskan Alasan Tunjuk 2 Staf Ahli Jadi Pj Gubernur Provinsi Baru Papua

Mendagri Tito Karnavian (kiri) menyaksikan penandatanganan berita acara pelantikan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Selatan Apolo Safanpo di Kantor Kemendagri, Jakarta, Jumat (11/11/2022). Foto: Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO

Dua dari Pj Gubernur provinsi Papua yang baru adalah staf ahli Kemendagri. Tito Tito mengungkapkan alasan memilih Pj Gubernur DOB Papua tersebut adalah agar yang mengisi jabatan kepala daerah merupakan orang asli Papua.

“Kita, kan, pengin juga agar orang asli Papua, anak-anak Papua, calon pemimpin Papua ya bagus-bagus masuk jajaran eselon satu pemerintahan, termasuk pemerintahan pusat. Jadi untuk menunjukkan keadilan, kira-kira gitu,” ungkapnya.

Tito Harap 3 Provinsi Percepat Pembangunan di Papua dan Buka Wilayah Terisolir

Usai menyampaikan sambutan, Tito berharap dengan adanya pemekaran daerah otonom baru (DOB) ini bisa mempercepat pembangunan di Papua.

“Kemudian adanya aspirasi masyarakat baik ke pemerintah maupun DPR maupun ke DPD, untuk pemekaran ini. Sehingga disepakati tiga dalam rangka mempercepat pembangunan Papua,” ungkapnya.

Tito mengatakan ada beberapa alasan lain pemekaran tiga provinsi di Papua ini. Salah satunya demi mempercepat pembangunan.

“Di samping luas wilayah hampir 3 kali pulau Jawa penduduk yang tersebar, medan yang berat, memang secara sejarah kita lihat Papua baru bergabung tahun 1969, sehingga ada keterlambatan pembangunan di sana,” kata Tito.

Tito Mengatakan Perppu Pemilu Masih Proses, Anggota DPR-DPD Bertambah karena DOB Papua

Pemilu serentak 2024 akan memiliki payung hukum berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu). Sebab, jika melakukan revisi, maka proses politiknya akan sangat lama.

Terlebih, Pemilu 2024 tahapannya sudah akan berjalan di 2023. Tito menyebut Perppu Pemilu dalam proses penyusunan.

“Kalau sudah selesai ini (DOB Papua kita lihat ya, kalau memang Papua Barat Daya cepat diketok ya kita terbitkan Perppu,” ujar Tito di Kantornya, Jumat (11/11)

Sebab, DOB Papua akan menambah jumlah anggota DPR dan DPD sehingga akan ada perubahan dalam penentuan kursi di DPR RI.

Komnas HAM: Semoga 3 DOB Bisa Jamin Perlindungan HAM ke Masyarakat Papua

Wakil Ketua Komnas HAM Amiruddin al Rahab berharap hadirnya tiga wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dapat menjadi solusi dalam menjamin perlindungan HAM di sana.

Jika berjalan dengan baik, menurut Amiruddin, keberadaan ketiganya diharapkan pula dapat mewujudkan pelayanan yang jauh lebih mumpuni bagi masyarakat. Baik itu dari segi kesehatan maupun pendidikan.

"Mudah-mudahan dengan adanya 5 provinsi itu, pelayanan pemerintah kepada penduduk Papua yang sekitar 5 juta jiwa menjadi lebih baik. Terutama pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan dan perekonomian,” ujar Amiruddin.

”Serta perlindungan dan pemenuhan HAM juga bisa membaik. Serta aksi-aksi kekerasan yang belakangan ini kerap terjadi, ke depan bisa bisa berkurang,” sambungnya.