Serba-serbi Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di DPR

Massa yang berasal dari berbagai organisasi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Demonstrasi penolakan kenaikan harga BBM pecah di sejumlah wilayah. Termasuk di Jakarta.

Di ibu kota, Partai Buruh dan Serikat Buruh melakukan demo dengan menurunkan puluhan ribu massa aksi pada Selasa (6/9). Aksi ini berpusat di depan Gedung DPR RI.

"Bilamana aksi 6 September tidak didengar pemerintah dan DPR, maka Partai Buruh dan KSPI akan mengorganisir aksi lanjutan," kata Presiden KSPI yang juga Presiden Partai Buruh Said Iqbal.

Salah satu tuntutan buruh yakni menolak kenaikan harga BBM. Sebab, pemerintah telah resmi menaikkan harga BBM subsidi yaitu Pertalite dan Solar, Sabtu (3/9).

Pertalite naik dari sebelumnya Rp 7.650 per liter menjadi Rp 10.000 per liter, Solar naik dari sebelumnya Rp 5.150 per liter menjadi Rp 6.800 per liter.

Tak hanya BBM subsidi, pemerintah juga menaikkan harga BBM nonsubsidi yaitu Pertamax dari Rp 12.500 per liter menjadi Rp 14.500 per liter.

Menyambut aksi buruh kemarin, pihak Kepolisian pun melakukan pengamanan. Total ada 3.000 personel yang diterjunkan dan berpusat di Depan Gedung DPR RI.

"Untuk yang di DPR ini sekitar 3.000 personel," kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Komarudin.

Berikut serba-serbi demonstrasi tersebut:

Massa yang berasal dari berbagai organisasi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Lalu Lintas depan DPR RI Padat

Saat demonstrasi berlangsung, kepadatan terpantau terjadi di depan Gedung DPR RI. Hal tersebut berdampak pada lalu lintas di sekitar lokasi. Hal itu tak terlepas dari aksi long march buruh dari kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta ke titik depan Gedung DPR RI.

Dalam long march, massa membawa bendera serikat buruh masing-masing. Mereka juga memasang spanduk berukuran besar yang berisi tuntutan dari demo.

Di antara kerumunan massa juga terlihat Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga merupakan Presiden Partai Buruh, Said Iqbal.

Banyaknya massa di depan gedung DPR RI membuat jalan ditutup. Kendaraan yang akan menuju Slipi dialihkan ke jalur Transjakarta.

Tuntutan Aksi

Buruh membawa tiga tuntutan dalam demonstrasi tersebut. Berikut tuntutan itu:

1. Tolak kenaikan harga BBM;

2. Tolak Omnibus law UU Cipta Kerja; dan

3. Naikan UMK/UMSK tahun 2023 10-13℅

Massa yang berasal dari berbagai organisasi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Serukan Mogok Nasional

Said Iqbal mengatakan, buruh akan melakukan mogok nasional pada November atau Desember mendatang jika tuntutan mereka terkait kenaikan harga BBM tidak diindahkan Presiden Jokowi.

"Ke depan kami memutuskan November atau Desember 2022 akan melakukan mogok nasional. Stop produksi, perlawanan total pada ketidakadilan," katanya saat ditemui di sela-sela demo buruh.

Said juga mengancam, aksi penolakan kenaikan harga BBM ini akan terus berhenti sampai tuntutan mereka didengar. Tak hanya di Jakarta, dirinya mengatakan aksi penolakan semacam ini juga sedang dilakukan serikat pekerja di seluruh Indonesia di gedung gubernur daerahnya masing-masing.

"Kami akan melakukan aksi sampai dengan Desember 2022. Aksi akan lanjut terus menerus hingga pemerintah menurunkan harga BBM. Kita pernah memang, kami berkeyakinan bahwa bapak Presiden Jokowi akan mendengar suara rakyat di samping suara elite. Para partai politik dan elite-elite menteri yang tidak berpihak pada kepentingan rakyat, tapi lebih berpihak pada kepentingan anggaran," terangnya berapi-api.

Dengan aksi penolakan yang masif, Said berkeyakinan suara rakyat kecil bakal sampai di telinga Jokowi.

"Kita terlalu banyak diam, sekarang tidak aka diam dan bergerak. Pasti Presiden Republik Indonesia akan mendengar suara kita karena kitalah sesungguhnya pemilik negeri ini, rakyat kecil," ucapnya.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal, berorasi saat demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Perlawanan Lewat Medsos

Said Iqbal juga mengajak rakyat kecil, termasuk generasi muda dan netizen melakukan perlawanan lewat media sosial dalam menolak kenaikan harga BBM.

Menurut Said, mereka semua memiliki peranan penting dalam menentukan arah kebijakan pemerintah. Terlebih, kenaikan harga BBM ini juga berdampak langsung pada tiap lini kehidupan.

"Kami mengumumkan secara terbuka kepada seluruh rakyat Indonesia wabilkhusus para netizen yang bermain sosial media, para anak muda milenial dan Gen Z. Masa depanmu sedang terancam karena harga-harga barang membuat ibu bapakmu menjadi susah," tegasnya.

"Biaya sekolah akan menjadi tinggi, biaya makanan akan melambung tinggi. Biaya transportasi tak terkejar lagi dan semua akan mengalami kesulitan. Ongkos transportasi akan naik, harga-harga sewa rumah sebagai masyarakat urban juga demikian," sambungnya.

Dirinya menyerukan perlawanan melalui sosial media dengan harapan suara mereka bisa terdengar oleh Presiden Jokowi. Keterlibatan semua elemen masyarakat, katanya, menjadi sangat penting agar pemerintah tidak semena-mena lagi dalam membuat kebijakan.

"Kalau kita diam, kamu semua diam, netizen pada diam maka ketidakadilan akan terus berlangsung karena presiden harus mendengar suara orang kecil, presiden haru mendengar suara di samping para elite. Kali ini kita nggak boleh kalah, karena kita ingin mengambil apa yang menjadi hak konstitusi rakyat," ucapnya.

Massa yang berasal dari berbagai organisasi buruh berunjuk rasa di depan gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (6/9/2022). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Buruh Kepung Jakarta, Presiden Jokowi Ada di Bogor

Ribuan buruh yang berasal dari Partai Buruh berserta sejumlah serikat buruh melakukan aksi demo di depan Gedung DPR agar kenaikan harga BBM dibatalkan. Namun ternyata, Presiden Jokowi tengah tak berada di Jakarta.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono mengatakan hari ini Presiden Jokowi berada di Istana Bogor. Menurutnya, sejak awal Jokowi memang sudah dijadwalkan berada di sana usai menerima Presiden baru Filipina Ferdinand Marcos Jr.

"Beliau itu terjadwal di Bogor, memang terjadwal dari minggu lalu kan habis dari menerima tamu negara di Bogor dan lanjut kegiatan hari ini di Bogor," kata Heru, Selasa (6/9).

Terkait demo harga BBM, Heru mengatakan aspirasi akan diterima oleh Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko atau pun pejabat terkait.

"Ya terkait demo ya kita mungkin dari pejabat terkait menerimanya. Ya mungkin dari Kepala Staf Kepresidenan, dari mana, kita terima saja aspirasinya," ucap dia.

Sementara itu, Deputi Protokol Pers dan Media Istana Bey Machmudin menegaskan Jokowi berada di Istana Bogor bukan bertujuan untuk menghindari demo. Ia menyebut Jokowi sudah menegaskan bahwa perbedaan pendapat merupakan hal wajar.

"Enggak-enggak. Itu karena sudah terjadwal di Bogor, seperti kemarin kan tiba-tiba ke Jakarta, jadi tidak masalah jadwal itu karena sudah jadwal di Bogor, kalau perlu ke Jakarta ya ke Jakarta," ujar Bey.

"Presiden kan menyampaikan perbedaan pendapat itu wajar, ada yang setuju kenaikan, ada yang enggak setuju. Presiden menyampaikan juga kemarin yang penting tertib tidak anarkis dan juga dalam koridor peraturan yang ada," lanjut dia.