MK Hapus Presidential Threshold 20%

Lainnya

Video Story

Tentang Kami Pedoman Media Siber Ketentuan & Kebijakan Privasi Panduan Komunitas Peringkat Penulis Cara Menulis di kumparan Informasi Kerja Sama Bantuan Iklan Karir

Facebook Instagram Twitter Whatsapp Youtube Tiktok Line Spotify

2025 © PT Dynamo Media Network

Version 1.93.2

MK Hapus Presidential Threshold 20%

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menghapus presidential threshold 20 persen dalam sidang uji materi terkait UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Kamis (2/1). Semua partai politik kini bisa mengajukan capres-cawapresnya sendiri.

Updated 3 Januari 2025, 17:01 WIB

Aktifkan Notifikasi Breaking News Ini

31 Konten

Terbaru

3 Jan 2025 16:58 WIB

kumparanNEWS

Mahasiswa Penggugat Presidential Threshold di MK: Tak Ada Intervensi Parpol

Gugatan presidential threshold atau syarat ambang batas pilpres yang dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) diajukan oleh 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Mereka menegaskan tidak ada intervensi dari pihak manapun terkait gugatan tersebut.

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 15:27 WIB

kumparanNEWS

MK Hapus Presidential Threshold, Jokowi Harap Banyak Capres Muncul

Presiden ke-7 Jokowi menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus ketentuan mengenai ambang batas syarat capres dan cawapres. Presidential Threshold (PT) 20% dihapus.

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 15:08 WIB

kumparanNEWS

Gus Yahya soal MK Hapus PT 20%

Gus Yahya soal MK Hapus PT 20%: Bukan Domain NU, tapi Perlu Diskusi Publik

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 14:29 WIB

kumparanNEWS

Profil Tsalis Fatna dkk, Mahasiswa Penggugat PT 20%

Gugatan presidential threshold (PT) 20% yang dilayangkan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikabulkan oleh MK. Lalu siapa sosok keempat mahasiswa tersebut?

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 13:49 WIB

kumparanNEWS

Mahasiswa UIN Yogya Bikin MK Hapus Ambang Batas Capres, Akan Masuk Politik?

Alasan keempatnya mengajukan gugatan ini adalah agar masyarakat tak menjadi objek tetapi subjek demokrasi. Serta memberikan kesempatan yang luas bagi putra putri bangsa di politik. Lalu apakah mereka juga akan terjun ke dunia politik?

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 13:37 WIB

kumparanNEWS

Alasan Khusus Mahasiswa UIN Yogya Gugat Presidential Threshold

Gugatan presidential threshold dilayangkan 4 mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogya dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Artinya, kini semua partai politik peserta pemilu bisa mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Lalu apa alasan para mahasiswa ini menggugat presidential threshold?

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 13:16 WIB

kumparanNEWS

Awalnya Tak Optimistis, Gugatan Mahasiswa UIN Malah Bikin Ambang Batas Dihapus

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Enika Maya mengatakan dia dan ketiga temannya tak menyangka gugatan presidential threshold yang mereka layangkan dikabulkan MK. Sebab, mereka dari awal sebenarnya tak optimistis gugatan dikabulkan.

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 12:59 WIB

kumparanNEWS

Cerita Mahasiswa UIN Gugat Presidential Threshold: Sidang Saat KKN

Empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Rizki Maulana Syafei, Tsalis Khoirul Fatna, Enika Maya Oktavia, dan Faisal Nasirul Haq tak menyangka gugatan presidential threshold yang mereka layangkan dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK).

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 12:42 WIB

kumparanNEWS

Alasan 4 Mahasiswa UIN Yogya Baru Gugat Presidential Threshold Setelah Pilpres

Gugatan ambang batas atau presidential threshold (PT) 20 persen untuk nyapres yang dilayangkan empat mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dikabulkan MK. Lalu kenapa empat mahasiswa tersebut baru mengajukan gugatan setelah Pilpres 2024?

Baca Artikel Selengkapnya

0

3 Jan 2025 11:50 WIB

kumparanNEWS

Cerita Mahasiswa Gugat Presidential Threshold: Berawal dari Putusan 90

Gugatan empat mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhasil membuat Mahkamah Konstitusi membuat keputusan untuk menghapus aturan ambang batas syarat capres-cawapres.

Baca Artikel Selengkapnya

0