Serba-serbi Revisi UU TNI: Dikawal Menhan dan Menkum-Jadi Prioritas Prolegnas

Ilustrasi TNI AD. Foto: Helmi Afandi/kumparan

DPR telah menerima Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU No 34 tahun 2024 tentang TNI. Artinya, pembahasan revisi ini akan segera dimulai.

Tapi, belum diketahui kapan rapat perdana pembahasan revisi UU TNI ini akan berlangsung.

Revisi ini banyak disorot, karena memperbolehkan prajurit TNI untuk berbisnis lagi hingga punya wewenang di sektor sipil. Berikut kumparan rangkum serba-serbi revisi UU TNI itu.

Sjafrie Sjamsoeddin dan Supratman Andi Agtas ditunjuk Prabowo untuk Kawal Revisi UU TNI

Presiden Prabowo Subianto telah menyerahkan Surat Presiden (Surpres) terkait revisi UU Nomor 34 tahun 2024 tentang TNI kepada DPR RI.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, Prabowo menunjuk dirinya bersama Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas untuk mengawal pembahasan RUU TNI.

“Mestinya ya, mestinya (yang mengawal) adalah Menteri Pertahanan pasti, kemudian Menteri Hukum pasti. Nah seperti biasa Pak Mensesneg juga diminta ikut ngawal,” kata Prasetyo Hadi saat ditemui di Kompleks Parlemen usai menghadiri Rapat Paripurna, Selasa (18/2).

Dalam kesepakatan yang diambil dalam rapat paripurna itu, RUU TNI juga disepakati untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas 2025. Artinya, RUU ini harus dirampungkan tahun ini.

Antusiasme warga sapa Prabowo dan Menhan Sjafrie naik maung usai serah terima jabatan, Selasa (22/10/2204). Foto: Dok. Istimewa

Pimpinan DPR Soal TNI boleh Berbisnis: Kita Lihat Bisnisnya Apa

Wakil ketua DPR Adies Kadir mengomentari revisi UU TNI itu. Ia akan melihat, apa bisnis yang akan dijalankan TNI kelak.

"Itu kan ada dibahas (prajurit berbisnis), ya kita akan lihat pembahasannya. Usulan dari mana kita lihat nanti, kita kan pasti meminta banyak masukan ya kalau bisnis, bisnisnya seperti apa," kata Adies di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

"Tugas TNI kan jelas mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita akan lihat nanti," imbuh politikus Golkar itu.

Ia menegaskan, revisi ini tak akan membawa TNI kembali ke dwifungsi ABRI seperti era Orde Baru.

"Enggaklah, enggak lah, itu dwifungsi ABRI segala macem itu? enggak enggak lah. Kita lihat lah nanti sama-sama, tapi ya sekarang kan yang ada beberapa masuk juga tapi sedikit sekali kan, itu kebutuhan kementeriannya aja kan," kata dia.

"Sekarang sedikit sekali kalau kita lihat yang TNI. Banyak pensiunan pensiunan dari kepolisian kan malah," tutupnya.

Sementara anggota Ketua Komisi I, Dave Laksono, terbuka untuk membahas semua kritik dan perdebatan yang timbul akibat adanya revisi UU ini.

"Nanti akan diperjelas dalam pembahasan apa hal-hal yang menyebabkan perdebatan tersebut," ucap Dave.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas memberikan keterangan pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Menkum soal Materi Revisi UU TNI: Sama Seperti Periode Lalu, Tidak Berubah

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas memastikan, pemerintah dan DPR akan segera membasa revisi UU TNI. Ia menyebut, materi RUU TNI yang dibahas tak jau hbeda dari periode 2019-2024, salah satunya soal perubahan usia pensiun TNI.

“Sebetulnya sama dengan yang lalu, tidak ada yang berubah,” kata Supratman kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).

Selain usia pensiun, dalam RUU TNI juga akan mengatur prajurit TNI bisa menduduki jabatan lintas kementerian.

Eks Ketua Baleg DPR itu mengatakan, RUU TNI sudah menjadi inisiatif DPR. Namun pembahasan tertunda lantaran perubahan nomenklatur pada kabinet saat ini.

“Dulu dikoordinasikan oleh Menko Polhukam dulu, nah sekarang kan nomenklaturnya berubah menjadi Menko Polkam. Karena itu terkait dengan poin-poin yang ada di dalam nanti bisa dicek tentang usulan revisi UU TNI, tidak ada bedanya dengan yang lalu,” kata politikus Gerindra ini.

Ilustrasi pangkat bintang 3 Polri. Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Revisi UU TNI segera Dibahas, Apa Kabar RUU Polri?

RUU TNI disepakati dalam Rapat Paripurna ke-13 DPR RI Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025, Selasa (18/2) untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU prioritas 2025.

Sebelumnya, dalam prolegnas RUU TNI juga masuk bersama RUU Polri. Sementara RUU Polri sendiri juga membahas usia pensiun, sama seperti RUU TNI.

Tapi, RUU Polri belum diajukan oleh pemerintah.

“Kelihatannya (RUU Polri) belum diajukan oleh pemerintah, mungkin mau menunggu penyesuaian RUU KUHP atau KUHAP,” kata Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, Selasa (18/2).

Adies mengatakan, pemerintah dan DPR ingin menghindari masalah dalam hukum yang dapat terjadi jika RUU Polri disahkan lebih dulu, sementara aturan dasarnya yakni KUHAP dan KUHP masih dalam proses revisi.

Sebab ia menjelaskan baik RUU Polri, KUHP, dan KUHAP saling berkaitan. Jika ada RUU KUHAP yang saat ini tengah digodok, maka aturan dalam RUU Polri bisa ikut terdampak.

“Karena kaitannya sangat erat itu tentang KUHP dan KUHAP kalau diajukan sekarang kalau KUHAPnya berubah nanti masa ubah-ubah lagi,” kata Adies.