Sidang Perdana Pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol Dimulai

Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol menyampaikan pidato nasional di kediaman resminya di Seoul, Korea Selatan, 14 Desember 2024. Foto: Kantor Kepresidenan/Handout melalui REUTERS

Mahkamah Konstitusi Korea Selatan akan memulai sidang perdana pemakzulan Presiden Yoon Suk-yeol pada Selasa (14/1).

Sidang yang dijadwalkan pukul 14.00 waktu setempat ini digelar tepat sebulan setelah Majelis Nasional menyetujui pemakzulan Yoon atas kebijakan darurat militer yang kontroversial.

Namun, Presiden Yoon dipastikan absen dalam persidangan.

Mengutip Yonhap agency, pengacaranya menyebut alasan absennya Presiden Korsel itu lantaran risiko keselamatan.

Jika Yoon terus absen pada sidang berikutnya, Mahkamah Konstitusi tetap memiliki hak untuk melanjutkan pembahasan tanpa kehadirannya.

Seok Dong-hyeon, juru bicara tim hukum Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan, Yoon Suk Yeol, berbicara dalam sebuah konferensi pers di kantornya di Seoul pada tanggal 19 Desember 2024. Foto: Jung Yeon-je/AFP

Kuasa hukum Yoon juga meminta hakim Chung Kye-sun dikeluarkan dari persidangan.

Mereka menilai latar belakang Chung sebagai pemimpin organisasi hukum progresif dapat memengaruhi objektivitas pengadilan.

Mahkamah memiliki waktu hingga 180 hari untuk memutuskan apakah pemakzulan Yoon akan disahkan.

Jika disetujui, Korea Selatan harus menggelar pemilu presiden dalam waktu 60 hari. Namun, jika ditolak, Yoon akan kembali memimpin.

Militer Tak Akan Halangi Penangkapan

Polisi dan penyelidik anti-korupsi tiba di kediaman Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Jumat (3/1/2025). Foto: Jung Yeon-je/AFP

Sementara itu, Kementerian Pertahanan menyatakan pasukan yang menjaga kediaman presiden tidak akan dikerahkan untuk menghalangi upaya penangkapan Yoon.

Sebelumnya, upaya penangkapan pada 3 Januari lalu gagal setelah pengawal Yoon memblokir akses penyidik ke kediamannya di Seoul.

“Kami telah memberi tahu dinas keamanan presiden bahwa pasukan militer tidak akan dimobilisasi untuk menghalangi pelaksanaan surat perintah,” kata juru bicara Kementerian Pertahanan, Kolonel Lee Kyung-ho.

Namun, langkah ini tidak menghentikan penguatan keamanan di kompleks Yoon.

Barikade bus dan kawat berduri telah dipasang untuk mengantisipasi upaya kedua penangkapan yang diperkirakan terjadi minggu ini.

Upaya Penangkapan Baru

Polisi dan penyelidik anti-korupsi tiba di kediaman Presiden Korea Selatan yang dimakzulkan Yoon Suk Yeol di Seoul, Korea Selatan, Jumat (3/1/2025). Foto: Jung Yeon-je/AFP

Secara terpisah, penyidik dari Kantor Investigasi Korupsi (CIO) bersama polisi dikabarkan tengah mempersiapkan upaya baru untuk menangkap Yoon.

Jika surat perintah penangkapan berhasil dilaksanakan, Yoon akan menjadi presiden pertama dalam sejarah Korea Selatan yang ditangkap saat menjabat.

Menurut laporan, lebih dari 1.000 penyidik disiapkan untuk upaya ini. CIO juga memperingatkan bahwa siapa pun yang menghalangi penangkapan dapat menghadapi tuntutan pidana.

Tim hukum Yoon menegaskan, polisi akan melanggar hukum jika bekerja sama dengan penyidik.

“Kami siap untuk mempertimbangkan opsi penyelidikan alternatif, termasuk pertemuan di lokasi ketiga,” ujar Kepala Staf Yoon, Chung Jin-suk.