Soal Natuna, Demokrat Singgung Keberhasilan SBY Dalam Sengketa Ambalat

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyo saat memberikan pidato Refleksi Pergantian Tahun Partai Demokrat. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan geram dengan masuknya kapal-kapal ikan asing asal China di perairan Natuna. Ia lalu menyinggung insiden klaim Malaysia di Blok Ambalat pada 2005 lalu.

Syarief menjelaskan, Presiden ke-6 RI sekaligus Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat itu tidak pernah bersikap lunak dalam menyelesaikan sengketa perbatasan di Ambalat dengan Malaysia. Bahkan, SBY langsung memimpin di atas kapal perang sebagai bentuk penegasan atas kedaulatan Indonesia.

"Kasus Natuna ini mengingatkan saya terhadap kasus Ambalat ya. Tahun 2005, di mana pada saat itu Pak SBY sangat tegas, bahwa kalau menyangkut kedaulatan NKRI maka tidak ada istilah kompromi. Maka mereka semua keluar dari teritorial kedaulatan NKRI," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/1).

Syarief Hasan. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Ia menceritakan SBY tak gentar berhadapan langsung dengan pihak Malaysia dari atas kapal perang. Meski, di sisi lain, SBY juga tetap menyelesaikan permasalahan dengan upaya diplomatik damai.

"Dan ternyata SBY berhasil, bahkan SBY dulu pernah di kapal perang berhadapan dengan perbatasan Malaysia waktu itu 'kalau mau perang ayo perang', pada saat itu. Tetapi respons Malaysia pada saat itu dan kita juga ingin supaya menyelesaikan memulai diplomasi," jelas dia.

Untuk menyelesaikan konflik di Natuna, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat itu meminta seluruh pembantu Jokowi agar memiliki sikap sama dan mengikuti arahan Presiden.

"Pak Jokowi saya ikuti statementnya. Saya pikir cukup tegas dan saya pikir harus diikuti oleh Menko Polhukam, Menhan untuk tegas dalam menjaga kedaulatan NKRI," ucap Syarief.

Patroli udara di perairan Natuna, Sabtu (4/1). Foto: Dok. Puspen TNI

"Saya sangat menggarisbawahi, mendukung sepenuhnya sikap pemerintah untuk bersikap tegas dan tanpa kompromi dalam hal menjaga kedaulatan NKRI," lanjutnya.

Soal kemungkinan investasi dari China di Indonesia terganggu akibat konflik Natuna, Syarief menyebut hal ini sudah risiko dari menjaga kedaulatan. Apalagi, kini China investor ketiga terbesar di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, China tetap membutuhkan Indonesia.

"Mereka (China) juga membutuhkan kita. Jadi kita harus tegas dan tidak boleh negosiasi. Negosiasi kan berarti take and give gitu, kita hanya menginginkan agar China menaati UNCLOS yang diratifikasi bersama," tandasnya.