Soal Usulan Nama Mustafa Kemal Ataturk, Begini Aturan Penamaan Jalan di Jakarta

19 Oktober 2021 11:03
·
waktu baca 2 menit
sosmed-whatsapp-whitecopy-link-circlemore-vertical
Soal Usulan Nama Mustafa Kemal Ataturk, Begini Aturan Penamaan Jalan di Jakarta (18349)
zoom-in-whitePerbesar
Kemal Ataturk, atau Mustafa Kemal. Foto: AFP PHOTO
ADVERTISEMENT
Isu Mustafa Kemal Ataturk akan dijadikan nama salah satu jalan di Jakarta memang menarik perhatian berbagai kalangan. Pihak yang kontra meminta pemerintah untuk mempertimbangkan usul pemberian nama tersebut.
ADVERTISEMENT
Lalu bagaimana aturan pemerintah soal penamaan jalan di Ibu Kota? Dan siapa yang berhak menetapkan?
Aturan mengenai penamaan nama jalan diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pedoman Penetapan Nama Jalan, Taman, dan Bangunan Umum di DKI Jakarta.
Soal Usulan Nama Mustafa Kemal Ataturk, Begini Aturan Penamaan Jalan di Jakarta (18350)
zoom-in-whitePerbesar
Ilustrasi lalu lintas di Jakarta - Kendaraan melintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Selasa (7/4/2020). Foto: ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Dalam Bab II Pasal 2 disebutkan bahwa;
(1) Gubernur Kepala Daerah menetapkan setiap nama jalan, taman, dan bangunan umum di Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.
(2) Dalam menetapkan nama jalan, taman, dan bangunan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Gubernur Kepala Daerah dibantu oleh suatu Badan Pertimbangan.
(3) Keanggotaan Badan Pertimbangan terdiri dari unsur eksekutif dan legislatif.
Walaupun Pemprov Jakarta berwenang penuh atas penamaan nama jalan ini, tetap ada beberapa aturan yang harus dipertimbangkan.
ADVERTISEMENT
Dirangkum dari Bab 4 Pasal 4, penetapan nama jalan harus berdasarkan pada prinsip, yaitu;
  1. Mudah dikenal masyarakat,
  2. Menggunakan nama daerah atau lingkungan yang diketahui masyarakat,
  3. Menggunakan nama pahlawan dipertimbangkan sesuai sifat kepahlawanannya,
  4. Tidak bertentangan dengan kesopanan dan ketertiban umum,
  5. Tidak mengubah atau mengganti nama yang sudah tertanam di hati masyarakat dan mempunyai nilai sejarah bagi tempat tersebut,
  6. Tidak bersifat promosi atau reklame,
  7. Harus disesuaikan dengan kepentingan, sifat, dan fungsi jalan, taman, dan bangunan umum yang bersangkutan,
  8. Menggunakan nama jalan, taman, dan bangunan umum yang sejenis dalam kompleks atau lingkungan tertentu,
  9. Cabang satu jalan harus menggunakan nama jalan tersebut dengan angka romawi, dengan urutan kecil adalah yang paling dekat Monas dan atau jalan arteri/kolektor/lokal yang terbesar,
  10. Khusus untuk lingkungan yang sudah teratur dan tertib serta sudah mempunyai nama jalan, maka penetapan nama jalan tersebut didasarkan pada kondisi nyata di lapangan.
  11. Sesuai dengan poin 3, berbagai pihak yang kontra meminta Pemprov untuk pemberian nama pahlawan nasional saja.
ADVERTISEMENT
Perlu diketahui, pada tahun 2018 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berencana merevisi peraturan agar ke depannya proses pergantian atau pemberian nama jalan juga dapat melibatkan masyarakat.
Keinginan revisi kala itu muncul menyusul kontroversi usulan pergantian nama Jalan Warung Buncit di Jakarta Selatan menjadi Jalan Jenderal AH Nasution.
=======================
Ikuti survei kumparan dan menangi e-voucher senilai total Rp3 juta. Isi surveinya sekarang di kum.pr/surveinews
Baca Lainnya
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
·
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020
Sedang memuat...
S
Sedang memuat...
comment0 01 April 2020