Suharso Wanti-wanti Kementerian Penyaluran Bantuan Corona Harus Tepat Sasaran

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Foto: Resya Firmansyah/kumparan

Pandemi yang diakibatkan wabah virus corona menghadirkan banyak kesulitan. Tak sedikit masyarakat yang terimbas akibat pandemi corona ini.

Menanggapinya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menilai pentingnya peran pemerintah.

Terutama dalam memilah mana golongan yang memang terbilang rentan dan layak menerima kucuran dana yang diberikan pemerintah.

"Dalam menghadapi bencana termasuk pandemi COVID ini memang dibutuhkan pemahaman yang lebih terbuka dari semua pemangku kepentingan dalam memandang arti kerentanan dan kebutuhan pada berbagai kelompok di dalam masyarakat," ujar Suharso dalam acara peluncuran kajian kebijakan terkait pandemi COVID-19, Senin (28/9).

"Sehingga kita bisa memahami ke mana sebenarnya program kesejahteraan itu bisa dilakukan," sambungnya

Harmonisasi regulasi terkait perlindungan sosial yang adaptif dengan pemanfaatan data, jelas akan mendukung upaya tersebut. Selain itu, harus dipastikan program bantuan pemerintah dinikmati kaum rentan atau mereka yang benar terdampak akibat pandemi corona.

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sambutan dalam acara Kick Off Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 2021 di Kantor Bappenas, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

"Pada masa pandemi ini kita lihat banyak sekali program yang sudah ditelurkan, dan ke depan mungkin kita tidak perlu lagi sebegitu punya banyak kerepotan tetapi kita bisa respons dengan program-program yang lebih aktif dan tidak dengan jumlah yang lebih banyak programnya tetapi dengan program-program yang terukur maka dana yang bisa diberikan kepada mereka yang berhak akan jauh lebih besar," ucap Suharso.

Pemutakhiran data, dilihat Suharso sebagai langkah yang jelas menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah saat ini.

Sebab, kata dia, data itulah yang nantinya jadi pedoman bagi pemerintah untuk memberikan bantuan. Agar tepat sasaran tentu data harus sesuai dengan kondisi terkini dari masing-masing pihak.

"Dalam rangka melakukan reformasi sistem perlindungan sosial dan dalam rangka ini kita harus melakukan pemutakhiran dan perluasan data yang terintegrasi," kata Suharso.