Sulit Urus Sertifikat, Warga di Semarang Ngadu ke Posko Relawan Jokowi

Budi Winarno, Ketua RW Perumahan Taman Marina (kiri) saat mengadu ke Posko Relawan Jokowi di Madukoro, Semarang Barat. (Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan)

Sejumlah warga dari Perumahan Taman Marina RW IX, Kelurahan Tawangsari, Kota Semarang, mendatangi Posko Blusukan Jokowi Jawa Tengah. Mereka mengadu sulit memperoleh sertifikat hak guna bangunan (HGB) secara legal, sementara Jokowi seringkali membagi-bagikan sertifikat kepada masyarakat.

Ketua RW IX di Perumahan Taman Marina, Budi Winarno, yang mewakili warga mengungkapkan ada sekitar 149 kepala keluarga (KK) di wilayahnya yang memiliki sertifikat HGB yang diurus secara resmi dan legal. Namun, sejak 4 tahun belakangan, mereka sulit untuk memperpanjang sertifikat hingga akhirnya masa berlaku sudah lewat.

"Kita sudah berusaha 4 tahun ke BPN Kota Semarang, tapi ya belum ada hasilnya," kata Budi di Posko Relawan Blusukan Jokowi di Jalan Madukoro Raya 8, Tawangmas, Semarang, Jawa Tengah, Senin (21/1).

Merasa kesulitan, Budi dan warga lainnya memutuskan untuk menyampaikan keluhan mereka ke posko pemenangan Jokowi, dengan harapan keluhannya sampai ke Jokowi.

Ia mengira, jika selama ini orang yang tak memiliki sertifikat lalu diurus Jokowi, maka hal serupa juga berlaku bagi warga yang telah memiliki sertifikat. Malah, ia menuturkan seharusnya dapat lebih mudah diurus.

Jokowi bagikan sertifikat tanah di Garut. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres)

"Pak Jokowi kan bagi-bagi sertifikat ke yang tidak punya. Kita yang punya juga bisa menikmati kemudahannya. Kita ke sini harapannya Pak Jokowi mendengar," ungkap Budi.

Budi mengungkapkan selama ini ia dan warga lainnya telah berperilaku menjadi warga negara yang baik dengan membayar pajak, listrik, dan lainnya. Namun, untuk persoalan sertifikat, banyak warga yang kesulitan mengurusnya.

"Kita bayar listrik, pajak, tapi sertifikat kok diangel-angel (dipersulit). Kasihan warga yang mau gadaikan sertifikat untuk modal usaha jadi tidak bisa," ujar dia.

Menurut Budi, di RW IX yang dipegangnya, ada 4 RT yang terkena dampak sulit memperpanjang sertifikat HGB. Sementara di RW X tercatat ada 3 RT.

Sementara itu, Ketua Relawan Blusukan Jokowi, Andreas Budi Wiroharjo, yang menerima Budi dan warga mengaku tidak masalah jika poskonya jadi tempat mengadu warga. Ia menerima keluhan tersebut dan menyebut akan berkoordinasi dengan jaringan relawan lainnya, agar keluhan mereka tersebut bisa sampai ke Jokowi.