Survei Ekonomi 2026 Terancam Efisiensi, DPR Sepakati Relaksasi Tambahan Anggaran

Suasana Rapat Dengar Pendapat Komisi X DPR RI dengan Kepala Perpustakaan Nasional RI, Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Kepala Badan Pusat Statistik Indonesia di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025). Foto: Luthfi Humam/kumparan

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis efisiensi anggaran tahun 2025 berdasar instruksi Presiden Prabowo Subianto. Anggaran mereka terpotong Rp 1,59 miliar atau sebesar 27,89 persen.

"Pagu awal Rp 5,7 miliar kemudian ada efisiensi Rp 1,59 miliar menjadi Rp 4,11 miliar," kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam rapat dengan Komisi X DPR, Kamis (13/2).

Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam raker dengan Komisi X DPR di Senayan, Kamis (13/2/2025). Foto: YouTube Komisi X DPR

Amalia kemudian mengungkap ada sejumlah program terancam dijalankan karena efisiensi ini. Salah satunya Survei Indeks Ekonomi yang semestinya dilakukan tahun 2026.

Survei itu memuat updating kerangka wilayah hingga pembangunan nasional.

Berikut selengkapnya kegiatan yang bisa terimbas efisiensi:

• Survei Ekonomi 2026

• Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2025

• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) September 2025, termasuk Survei Rumah Tangga Triwulanan

Oleh karena itu BPS kemudian mengajukan relaksasi anggaran untuk 3 program tersebut. Totalnya mencapai Rp 1,05 triliun.

DPR pun menyepakati relaksasi tersebut. Sehingga hal tersebut akan dibawa kembali ke Kementerian Keuangan.

Efisiensi Anggaran BPS 2025. Foto: Dok. BPS