Survei Kemendikbud: Ada 24,4% Potensi Bullying Terjadi di Sekolah

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengikuti rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (23/8/2021). Foto: Galih Pradipta/ANTARA FOTO

Menteri Pendidikan dan Budaya (Mendikbud) Nadiem Makarim memaparkan hasil survei karakter yang dilakukan Kemendikbud.

Survei tersebut melibatkan 260 ribu sekolah di Indonesia di level SD/Madrasah hingga SMA/SMK. Ada 6,5 juta peserta didik dan 3,1 juta guru yang dilibatkan dalam survei tersebut.

Dari survei tersebut ada 24,4 persen potensi perundungan atau bullying di lingkungan sekolah.

"Ini angka yang sangat besar. Menariknya, ada korelasi negatif antara (sekolah) punya program perundungan dengan insidensi perundungan yang terjadi," ungkap Nadiem dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi V di Gedung DPR, Selasa (12/4).

Dari hasil survei karakter itu, sekolah-sekolah yang membicarakan perundungan dan memiliki kebijakannya juga memiliki level insidensi perundungan jauh lebih kecil.

"Sekarang kita lihat sangat jelas ada korelasi antara punya program mitigasi dan tidak, kita akan lihat data ini sebagai insight untuk strategi ke depan. Bagaimana memitigasi isu daripada kekerasan seksual dan perundungan ini," tuturnya.

Temuan yang sama ditemukan dalam aspek kekerasan seksual. Sekolah-sekolah dengan guru yang memiliki pemahaman, kebijakan dan program pencegahan kekerasan seksual cenderung kecil level insidensinya.

Sebaliknya, sekolah yang tidak membicarakan isu kekerasan seksual dan tidak memiliki program mitigasi apa pun, memiliki level insidensi yang lebih tinggi.

Ada 22,4 persen peserta didik berpotensi menjadi korban kekerasan seksual.

"22,4 persen peserta didik kita berpotensi mengalami insiden kekerasan seksual dalam definisi kekerasan seksual cukup lebar," ungkapnya.

Hasil survei untuk rapor pendidikan 260 ribu sekolah di Indonesia oleh Kemdikbud. Foto: Kemdikbudristek

Hasil survei untuk rapor pendidikan 260 ribu sekolah di Indonesia oleh Kemdikbud. Foto: Kemdikbudristek

"Jadi, faktor penting, kalau tidak dibahas di sekolah, pemahaman gurunya tidak baik, tidak ada kebijakan atau program risiko, insidensinya tinggi," jelas Nadiem.

Selain terkait perundungan dan kekerasan seksual, survei dilakukan untuk mengetahui aspek kebinekaan peserta didik.

Kebinekaan ini meliputi sikap inklusif, komitmen kebangsaan, kesetaraan agama dan budaya. Hasilnya, ada 32 persen peserta didik yang memenuhi aspek kebinekaan, 60 persen masih berkembang dan 10 persen membutuhkan atensi khusus.

Hasil survei tersebut akan diberikan kepada setiap sekolah dalam sebuah rapor pendidikan sebagai asesmen nasional untuk melakukan evaluasi sekolah.

Nadiem menambahkan, upaya Kemdikbud dalam mengatasi temuan isu berbasis data tersebut adalah memfasilitasi sekolah dengan perencanaan pendidikan dan mitigasi isu.

Kemdikbud juga akan membentuk call center atau pusat bantuan untuk menjawab pertanyaan terkait laporan ini kepada sekolah.

"Kita memimpin bimbingan teknis dan pendampingan perencanaan ini, kami memberikan dukungan materi. Ini bukan laporan untuk menghukum atau ranking, tapi refleksi membenahi isu yang ada," tandasnya.