Tak Bahas Koalisi, Airlangga Minta Dukungan SBY soal Omnibus Law
PerbesarKetum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartanto, Kamis (5/3) malam. Dalam pertemuan itu, Waketum Demokrat Syarief Hasan menyebut tidak ada pembahasan soal kemungkinan Demokrat bergabung dengan koalisi Jokowi.
"Kami tidak bicarakan itu, enggak (bahas koalisi). Kami hanya bicara masalah bagaimana bisa bekerja sama dengan membangun bangsa ini dengan posisi berbeda. Golkar di dalam, kami di luar. Untuk kepentingan rakyat kami dukung," kata Syarief di Gedung DPR, Senayan, Jumat (6/3).
Syarief menjelaskan dalam pertemuan tersebut, SBY dan Airlangga Hartarto hanya membahas mengenai dua RUU Omnibus Law yakni Cipta Lapangan Kerja dan Perpajakan yang telah diserahkan pemerintah ke DPR. Syarief menuturkan pihaknya meminta penjelasan sejumlah poin dalam dua RUU tersebut.
Sebab, selama ini Partai Demokrat tidak mendapat pemahaman menyeluruh soal RUU Omnibus Law tersebut.
"Melalui Partai Golkar itu bisa ada satu komunikasi yang bagus. Intinya kita siap berkomunikasi untuk bekerja membangun bangsa ini ke depan," ujarnya.
Terlebih, kata dia, Presiden Keenam RI itu belum memberikan dukungan sepenuhnya terhadap RUU Omnibus Law. Untuk itu, Demokrat ingin mendapatkan penjelasan lengkap sebelum menentukan sikap di parlemen.
"Enggak (belum dukung). Makanya ini harus disampaikan pemerintah, dalam hal ini Partai Golkar akan berkomunikasi dengan fraksi agar Partai Demokrat mengerti secara utuh. Sekarang kan hanya mendengar dari media, rumor, banyak penolakan. Ini harus ada penjelasan resmi dan komprehensif kepada fraksi partai Demokrat" ucap Syarief Hasan.
Tak hanya itu, Demokrat menilai pemerintah juga belum maksimal dalam melakukan sosialisasi RUU Omnibus Law kepada masyarakat. Sehingga, dalam pertemuan itu, SBY berpesan kepada Airlangga agar memberikan sosialisasi maksimal kepada masyarakat.
"Justru itu Pak SBY ingin agar pemerintah dalam hal ini Presiden atau Menko perekonomian menjelaskan kepada masyarakat. Poin-poin apa saja sih karena kan domainnya di Menko Perekonomian," tutur Syarief.
"Secara gamblang dijelaskan agar semua pihak bisa mengerti, intinya di situ," tandas Wakil Ketua MPR itu.