Tak Mampu Lunasi Uang Masuk, 5 Siswa SMP Swasta di Bantul Dilarang Ikut Ujian
·waktu baca 4 menit
PerbesarNasib malang dialami lima siswa di SMP Muhammadiyah Banguntapan, Kabupaten Bantul. Lantaran orang tua tak mampu membayar pelunasan uang masuk sekolah, siswa kelas 7 ini tidak bisa mengikuti ujian di sekolah swasta itu.
Salah satu orang tua siswa, Risyanto (42), mengatakan bahwa biaya masuk sekolah anaknya ini mencapai sekitar Rp 4,6 juta. Dari jumlah itu, dia mengakui memang ada kekurangan yang belum dibayarkan.
"Rp 4,6 juta kalau enggak salah. Kalau saya kemarin itu ini tinggal kurang 800 ribu. Belum (bisa ikut ujian). Saya tadi sudah bayar juga belum dikasih kartu," kata Risyanto ditemui di SMP Muhammadiyah Banguntapan bersama pihak Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY), Jumat (10/6).
Lantaran ada kekurangan bayar, sang anak yang duduk di bangku kelas 7B tidak boleh mengikuti simulasi ujian pada hari Senin (6/6). Lalu pada hari Selasa lalu (7/6) sang anak juga tidak diperbolehkan ujian.
"Nah, berhubung anak saya sudah matur (bilang) sama bagian keuangan atau apa itu minta kartu (ujian) engga boleh, ya sudah pulang saja," beber Risyanto.
"Padahal saya itu, ya, gimana, ya, kok gini, ya. Padahal saya juga pernah mengupayakan sekolah untuk mencari bantuan-bantuan. Cuma sekarang kejadian sama anak saya sendiri. Kalau kekurangan masalah biaya oke saya akui masalah biaya. Toh, bisa dikomunikasikan dan hari ini tadi kami juga sudah membayar sebagian," kata Risyanto.
Risyanto mengatakan, kejadian ini tidak hanya menimpa dirinya saja. Siswa yang lain juga mengalami hal yang sama. Mereka kemudian mengadu ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY (ORI DIY).
"Saya ke sana hari Rabu kalau enggak salah, kalau enggak Kamis atau Rabu itu langsung ditindaklanjuti oleh Ombudsman," tegasnya.
Temuan ORI DIY
ORI DIY pun melakukan penelusuran. Asisten ORI DIY, Muhammadi Rifqi, mengatakan bahwa untuk kali kedua mereka datang ke SMP Muhammadiyah Banguntapan, DIY.
Dia membenarkan bahwa ORI DIY menerima laporan dari masyarakat terkait dengan sejumlah siswa yang tak bisa ujian karena pembiayaan yang belum dilunasi.
"Dari hasil sementara ini memang faktanya itu terjadi ada istilahnya pelarangan untuk mengikuti ujian karena permasalahan biaya," kata Rifqi usai meminta keterangan pihak sekolah.
Namun, sampai saat ini ORI DIY belum menarik kesimpulan apa pun. Pihaknya masih menelusuri kasus ini secara komprehensif. Hasil sementara, biaya yang dimaksud adalah biaya masuk sekolah dengan besaran sekitar 3-4 juta rupiah per anak.
"Jadi namanya bukan SPP, tapi uang masuk sekolah. Ini, kan, siswa ini siswa kelas 1 atau kelas 7 kalau SMP. Itu uang masuk yang dibayarkan boleh dalam waktu 1 tahun jadi waktunya panjang. Kalau SPP nggak ada di sini, free," katanya.
"Yang masyarakat lapor ke kami memang satu (orang). Tapi setelah kami telusuri ada lima (anak) yang benar-benar tidak boleh ujian," lanjutnya.
Setelah dilakukan pembicaraan dengan pihak sekolah, satu anak sudah ikut ujian. Kemudian hari ini tiga anak juga telah ikut ujian. Akan tetapi satu anak yang pada hari kemarin sudah ikut ujian kini kembali tak masuk.
"Jadi secara psikis, ya, mempengaruhi. Jadi memengaruhi anak untuk kembali ke sekolah," kata Rifqi.
Permendikbud dan Perda DIY
Saat disinggung apakah ada pelanggaran yang dilakukan sekolah, Rifqi mengatakan bahwa dalam Permendikbud Nomor 44 Tahun 2012 dan Perda DIY Nomor 10 Tahun 2013 diatur bahwa pemberian pelayanan pembelajaran di sekolah tidak boleh dikaitkan dengan pembiayaan.
"Di situ jelas aturannya memang tidak boleh dikait-kaitkan berlaku untuk negeri maupun swasta. Ketika itu dikaitkan pasti ada permasalahan. Kalau dilakukan ya tentu yang dilanggar peraturan itu tadi. Dugaannya di situ. Tapi kami memang belum menyimpulkan sampai dengan hari ini kami masih mencoba menelusuri sampai sejauh mana ini mempengaruhi siswa," pungkasnya.
Sementara itu, pihak SMP Muhammadiyah Banguntapan masih belum mau memberikan keterangan soal kasus ini.
"Mohon maaf kami belum bisa memberikan statement apa pun karena kepala sekolah sedang pergi. Mohon maaf tidak bisa menyampaikan (hasilnya), nanti kepala sekolah yang akan menyampaikan," kata perwakilan sekolah.