Taktik Diplomasi Senyap RI: dalam 4 Bulan Gelar 60 Pertemuan Bahas soal Myanmar
·waktu baca 3 menit
PerbesarIndonesia selaku Ketua ASEAN tahun ini menggunakan taktik ‘diplomasi senyap’ dalam menyikapi krisis politik di Myanmar.
Memasuki empat bulan keketuaannya, pemerintah telah melakukan 60 pertemuan dengan pemangku kepentingan dari berbagai negara untuk membahas kondisi di salah satu negara anggota ASEAN tersebut.
Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam sesi jumpa pers yang digelar di Kementerian Luar Negeri pada Jumat (5/5).
Dia mengatakan, sejak awal Indonesia memperoleh estafet keketuaan ASEAN dari Kamboja pada akhir tahun lalu, pendekatan diplomasi senyap atau biasa disebut non-megaphone diplomacy dan quiet diplomacy ini terus dilaksanakan.
Menurut Retno, pendekatan seperti itu dipilih untuk memberikan ruang bagi seluruh pihak terkait untuk membangun kepercayaan dan agar mereka dapat lebih terbuka dalam berkomunikasi. Itu berkaitan dengan upaya pemerintah dalam menciptakan komunikasi inklusif terkait penyelesaian krisis di Myanmar.
Selama ini, diplomasi senyap dilakukan pemerintah tanpa banyak disorot oleh media dan informasi yang diberikan kepada publik mengenai perihal ini pun terbatas.
“Pendekatan ini disambut baik oleh para pihak termasuk stakeholders [pemangku kepentingan] di Myanmar,” ucap Retno.
Bukan Berarti Tak Lakukan Apa-apa
Namun, Retno menegaskan meski memang tidak banyak menerima sorotan publik tetapi bukan berarti pemerintah tidak melakukan apa-apa.
“Yang terjadi sebaliknya adalah dalam 4 bulan ini Indonesia telah melakukan banyak hal yang mudah-mudahan akan menjadi modal bagi upaya selanjutnya,” tegas Retno.
“Dan selama 4 bulan ini, kita telah melakukan lebih dari 60 kali engagements [pendekatan] dengan berbagai pihak di Myanmar,” terang dia.
Retno menjelaskan, pendekatan itu dilakukan pemerintah baik secara in-person virtual maupun kunjungan secara langsung ke Myanmar.
Adapun berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses penyelesaian krisis ini bersifat menyeluruh — mencakup junta militer itu sendiri (State Administration Council/SAC), pemerintahan demokratis yang dikudeta pada 2021 National Unity Government of Myanmar (NUG), hingga kelompok etnis bersenjata di Myanmar.
“Engagements dilakukan dengan berbagai stakeholders seperti SAC, NUG, EAOs [Ethnic Armed Organizations] juga dengan negara kunci atau tetangga seperti India, Republik Rakyat Tiongkok, Amerika Serikat, Uni Eropa, Jepang, Thailand; dan juga dengan PBB. Banyak sekali negara kunci dan negara tetangga yang kita engage,” jelas Retno.
Untuk saat ini, sambung Retno, pemerintah berfokus pada pelaksanaan pendekatan dengan sebanyak mungkin pemangku kepentingan dalam kerangka kerja 5 Point Consensus (5PCs).
Ini merupakan resolusi dari ke-10 negara anggota ASEAN yang dibentuk di Jakarta dan ditujukan untuk mengatasi krisis di Myanmar.
“Dalam engagements, kita melakukan atau mendorong untuk segera dilakukan dialog nasional yang inklusif,” kata Retno.
Dia kemudian mengaku bahwa perbedaan posisi di antara para stakeholders di Myanmar masih cukup lebar dan dalam, sehingga penyelesaian krisis tentunya membutuhkan waktu yang tidak sebentar.
“Meski demikian, Indonesia tidak akan menyerah sebagai Chair [Ketua] dan akan terus mencoba memainkan peran sebagai jembatan dari berbagai perbedaan dan akan terus melakukan engagements. Itu adalah mengenai engagements,” tegas Retno.