Tanggapan ESDM Soal 11 Pabrik Smelter Tutup Akibat Relaksasi Ekspor
PerbesarKementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menanggapi soal tutupnya 11 pabrik pemurnian atau smelter akibat relaksasi ekspor konsentrat yang dikeluarkan pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu bara.
Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerja Sama Kementerian ESDM, Sujatmiko, menilai kerugian perusahaan smelter nikel tersebut lebih disebabkan karena turunnya harga jual dan meningkatkan biaya produksi.
Menurut dia, melemahnya permintaan nikel pada industri stainless steel di kuartal kedua 2017 menjadi penyebab utama turunnya harga nikel dunia. Di saat yang bersamaan, harga coking coal (kokas) meningkat dari 100 dolar AS per ton pada Desember 2016 menjadi 200 dolar AS per ton pada Mei 2017.
"Tidak tepat jika PP No. 1 Tahun 2017 menimbulkan kerugian bagi pengusaha smelter nikel sehingga menyebabkan ditutupnya operasi produksi smelter nikel di tanah air," kata Sujatmiko seperti dikutip dari laman Kementerian ESDM, Minggu (23/7).
Sujatmiko mengatakan adanya surplus produksi dari tahun 2016 yang tidak diikuti peningkatan permintaan di pasar dan meningkatnya pasokan nikel dari Filipina, menjadi faktor utama rendahnya harga nikel dunia saat ini.
"Ditambah dengan meningkatnya harga kokas yang signifikan (dua kali lipat) dalam 5 bulan terakhir menyebabkan keekonomian smelter nikel (terutama yang berbasis blast furnace) mengalami tekanan," ujarnya.
Kokas adalah salah satu komponen utama pada struktur biaya dalam proses pengolahan dan pemurnian nikel dengan teknologi blast furnace, diperkirakan mencapai 40 persen dari total biaya produksi.
Sujatmiko mencontohkan, seperti harga minyak mentah dunia, tidak ada satu organisasi atau negara yang dapat menentukan atau mengontrol harganya. Hal ini terjadi juga di komoditas mineral dan batubara.
"Beberapa tahun belakangan ini harga minyak mentah dunia rendah. Kita juga ingat bagaimana lesunya harga batu bara, kemudian membaik. Demikian juga mineral. Saat ini harganya rendah, tapi suatu saat akan rebound. Fluktuasi harga tersebut kecenderungannya akan berulang dalam jangka waktu tertentu," katanya.
Merujuk pada data dari United States Geological Survey, Januari 2017, Indonesia memiliki cadangan nikel hanya 6 persen dari total cadangan dunia. Sedangkan pada tahun 2016 kontribusi produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia hanya sekitar 7 persen.
"Total cadangan Indonesia cuma 6 persen cadangan dunia. Jadi tidak tepat kalau dikatakan harga nikel dunia terkontrol oleh ekspor terbatas nikel kadar rendah dari Indonesia. Produksi nikel Indonesia dalam menyuplai kebutuhan nikel dunia juga bukanlah yang terbesar, hanya sekitar 7 persen," ujarnya.
Saat ini, pemasok utama nikel adalah Filipina yang jumlahnya lebih dari 22 persen, disusul Rusia dan Kanada, masing-masing 11 persen. Sementara Australia dan New Caledonia masing-masing sekitar 9 persen.
"Realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah dari Indonesia untuk periode Januari hingga Juni 2017 hanya 403.201 ton," ungkapnya.
Sujatmiko mengklaim pemerintah menerapkan aturan serta kontrol yang ketat atas rekomendasi dan realisasi ekspor bijih nikel kadar rendah. Ekspor hanya bisa dilakukan jika perusahaan telah benar-benar terbukti memiliki kemampuan secara teknologi, bahan baku, keuangan dan sumber daya manusia.
"Pemerintah mengontrol rekomendasi dan realisasi ekspor (bijih nikel kadar rendah) dengan syarat yang ketat. Semua syarat harus proven (terbukti). Aturan saat ini berbeda, yaitu adanya verifikator independen dengan kemampuan yang lengkap. Ada ahli metalurgi, civil engineering dan tekno ekonomi, sehingga semua resiko dapat dikendalikan. Hasil ekspor tersebut untuk memperkuat kemampuan (finansial) guna penyelesaian pembangunan smelter di dalam negeri," katanya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Asosiasi Perusahaan Industri Pengolahan dan Pemurnian Indonesia, Jonathan Handojo, mengatakan relaksasi ekspor konsentrat telah membuat 11 perusahaan smelter berhenti beroperasi dan 12 perusahaan lainnya mengalamai kerugian.
Adapun 11 smelter yang berhenti beroperasi tersebut adalah PT Karyatama Konawe Utara, PT Macika Mineral Industri, PT Bintang Smelter Indonesia, PT Huadi Nickel, PT Titan Mineral, PT COR Industri, PT Megah Surya, PT Blackspace, PT Wan Xiang, PT Jinchuan, dan PT Transon.
Sedangkan, 12 perusahaan smelter nikel yang merugi yaitu PT Fajar Bhakti, PT Kinlin Nickel, PT Century, PT Cahaya Modern, PT Gebe Industri, PT Tsingshan (SMI), PT Guang Ching, PT Cahaya Modern, PT Heng Tai Yuan, PT Virtue Dragon, PT Indoferro dan PT Vale Indonesia Tbk.