Tantangan Besar PM Baru Inggris Rishi Sunak: Ekonomi hingga Irlandia Utara

Perdana Menteri Inggris yang baru Rishi Sunak menyampaikan pidato di luar Jalan Downing Nomor 10, di London, Inggris, Selasa (25/10/2022). Foto: Hannah McKay/REUTERS

Rishi Sunak mewarisi gelar sebagai salah satu orang terkaya dan yang paling berkuasa di negaranya saat terpilih menjadi Perdana Menteri Inggris pada Senin (24/10). Bersamaan dengan itu, Sunak turut mewarisi segudang masalah yang sedang melanda Inggris.

Setelah Liz Truss mengajukan pengunduran diri, pria berusia 42 tahun itu secara resmi dilantik oleh Raja Charles III di Istana Buckingham pada Selasa (25/10). Upacara pelantikannya membawa makna berlapis. Sebab, Sunak adalah pemimpin termuda di zaman modern Inggris, serta pemimpin kulit berwarna pertama di Downing Street.

Momen tersebut juga merupakan sumpah jabatan pertama yang disaksikan oleh Raja Charles II untuk pemerintahan baru Inggris. Lebih daripada yang lain, pelantikan ini datang saat krisis politik dan ekonomi mendalam sedang menghantam negara.

Pemerintahan Sunak lantas harus menuntun masyarakat mengarungi krisis biaya hidup, lonjakan inflasi, pembengkakan keuangan publik, bayangan resesi, serta perpecahan dalam industri dan politik partai sejak hari pertamanya.

Krisis Ekonomi dan Sosial

Raja Charles III menyambut Rishi Sunak selama audiensi di Istana Buckingham, London, Selasa (25/10/2022). Foto: Aaron Chown/Pool via REUTERS

Prioritas utama Sunak adalah menyelesaikan krisis ekonomi yang menjulang di Inggris. Tingkat inflasi di negara tersebut telah melebihi sepuluh persen, membuatnya menjadi peningkatan inflasi tertinggi antara negara-negara lain dalam Group of 7 (G7).

Krisis itu berakar dari melambungnya tarif energi dan harga pangan. Demi membendung ancaman resesi, Sunak harus menenangkan pasar yang sempat terkejut akibat pengumuman anggaran pemotongan pajak oleh pemerintahan Truss pada akhir September.

"[Sunak] perlu meyakinkan warga bahwa selama musim dingin, tidak akan ada kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi yang meluas," terang Direktur UK in a Changing Europe dan profesor politik di King's College London, Anand Menon, dikutip dari AFP, Rabu (26/10).

Pemimpin Partai Konservatif yang baru dan perdana menteri yang akan datang Rishi Sunak (tengah) melambai saat ia tiba di Markas Besar Partai Konservatif di London, Senin (24/10/2022). Foto: Daniel Leal/AFP

Seiring inflasi mengikis daya belanja, pegawai layanan transportasi kereta api dan sektor lainnya menggelar mogok sepanjang tahun ini di Inggris. Untuk pertama kalinya dalam lebih dari seratus tahun, Royal College of Nursing turut merekomendasikan mogok kerja.

Profesor sejarah dan kebijakan di University of Westminster, Pippa Catterall, menyebut bahwa situasi ekonomi telah memukul Pelayanan Kesehatan Nasional (NHS) hingga 'berlutut'.

"Ada risiko rumah sakit tidak mampu mengatasinya," ujar Catterall.

Selama berkampanye, Sunak menyerukan langkah-langkah untuk mengatasi inflasi. Tetapi, bagi Catterall, dia belum menguraikan bagaimana pemerintahannya akan menurunkan inflasi.

Perpecahan Partai

Perdana Menteri Inggris yang baru Rishi Sunak melambai di luar Jalan Downing Nomor 10, di London, Inggris, Selasa (25/10/2022). Foto: Peter Nicholls/REUTERS

Setelah 12 tahun berkuasa, Partai Konservatif mendapati perpecahan yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Mantan PM Inggris, Boris Johnson, mengundurkan diri setelah kehilangan kepercayaan dari sekitar 60 menteri pada Juli.

Akibat gagal mendapatkan rasa hormat dari anggota parlemennya, Truss turut mengumumkan pengunduran dirinya hanya setelah 44 hari menjabat sebagai PM Inggris. Sunak akhirnya akan menjadi perdana menteri kelima di Inggris sejak 2016.

Mayoritas anggota parlemen Partai Konservatif mengungkapkan dukungan vokal terhadap Sunak. Mereka tampaknya memberikan Sunak mandat yang kuat. Kendati demikian, pendukung kuat Johnson masih memegang sebagian kendali di Partai Konservatif.

Mereka melihat peran Sunak dalam runtuhnya pemerintahan Johnson sebagai sebuah pengkhianatan. Pasalnya, gelombang pengunduran diri oleh puluhan menteri pada akhir kekuasaan Johnson dipicu oleh langkah serupa oleh Sunak.

Sunak lantas mengeluarkan peringatan kepada anggota parlemen Partai Konservatif. Dia mengatakan, mereka harus 'bersatu atau mati'. Sebab, oposisi Partai Buruh menyaksikan kemajuan dalam jajak pendapat dua tahun menjelang pemilu berikutnya di Inggris.

Irlandia Utara

Aksi Demo pro-referendum Brexit jilid dua Foto: AFP/Tolga Akmen

Sunak mendukung keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit pada 2016. Kini, dia harus berurusan dengan masalah pelik seputar aturan perdagangan pasca-Brexit di Irlandia Utara.

Brexit meletuskan perdebatan tentang perbatasan antara Irlandia dan Republik Irlandia. Setelah Brexit, Irlandia Utara tidak akan menjadi bagian dari UE. Sementara itu, Republik Irlandia masih menjadi anggota UE.

Sebagai solusi, Parlemen Inggris saat ini sedang membahas rancangan undang-undang yang mengusulkan penghapusan sebagian dari kesepakatan antara keduanya. UE memperingatkan, tindakan tersebut dapat memicu sanksi perdagangan sebagai balasan.

RUU itu telah mendapatkan dukungan dari Sunak. Tetapi, partai-partai unionis di Irlandia Utara menganggapnya tidak cukup. Pemilihan umum lantas akan diadakan di Irlandia Utara kecuali kebuntuan tersebut dapat dipecahkan pada 28 Oktober.

Kebijakan Imigrasi

salah satu pelampung yang dimiliki migran saat mereka meninggalkan pantai utara Prancis untuk menyeberangi Selat Inggris, dekat Wimereux, Prancis. Foto: Gonzalo Fuentes/REUTERS

Sejak Brexit, pemerintah Partai Konservatif menjanjikan pembatasan imigrasi secara tajam. Tetapi, janji tersebut belum dapat dipenuhi. Menyentuh rekor terbaru, hingga 37.570 orang telah menyeberang ke Inggris dengan mendayung perahu kecil sepanjang 2022.

Sunak mendukung rencana untuk mengirim pencari suaka yang tiba secara ilegal menuju Rwanda. Namun, proyek ini terhambat tindakan hukum selama berbulan-bulan terakhir. Kelompok HAM meyakini, kebijakan semacam itu melanggar hukum internasional.

Sunak juga belum mengungkap pendiriannya tentang usulan untuk mengeluarkan lebih banyak visa bagi pekerja yang dibutuhkan demi mengisi pekerjaan kerah biru di Inggris.

Kebijakan Luar Negeri

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy dan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson berjalan di Pusat Kiev, Ukraina, Sabtu (9/4/2022). Foto: Layanan Pers/Handout Kepresidenan Ukraina melalui REUTERS

Inggris menyalurkan bantuan militer senilai GBP 2,3 miliar (Rp 41 triliun) untuk Ukraina sejak awal 2022. Pemerintah Inggris telah mengucurkan bantuan terbanyak bagi Ukraina daripada negara-negara mana pun di dunia kecuali Amerika Serikat (AS).

Sunak tampaknya akan melanjutkan uluran tangan tersebut. Dia menegaskan komitmen itu dalam panggilan telepon dengan Presiden AS, Joe Biden, pada Selasa (25/10).

"Saya pikir tidak ada yang akan berubah di Ukraina. Saya pikir ada konsensus tidak hanya di Partai Konservatif tetapi di dua partai besar tentang perlunya mengambil sikap tegas terhadap agresi Rusia," ujar Menon.

Selama pembicaraan dengan Biden, Sunak juga membahas ketegangan dengan China. Kedua pemimpin tersebut setuju untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh China.

Sunak sendiri menggambarkan negara itu sebagai 'ancaman nomor satu' bagi keamanan domestik dan internasional.