Tarik Ulur Anggaran TGUPP di DPRD: Dievaluasi hingga Dihapus
PerbesarDPRD DKI tengah mengadakan Rapat Anggaran (Banggar) untuk melanjutkan pembahasan RAPBD 2020. Rapat banggar sempat berjalan alot ketika Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menanyakan anggaran untuk Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) sebesar Rp 19,8 miliar.
"Saya terus terang saja mau OTT TGUPP ini jadi pos baru pemerintahan daerah. Ada lagi, TGUPP men-double dewas RS. Dikasi Rp 19,8 miliar ini uangnya buat apa? Kalau TGUPP masih mau hidup, silakan pakai dana operasionalnya Pak Gubernur," kata Prasetyo di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (9/12).
Sejumlah anggota DPRD memberikan respons yang beragam terhadap pandangan Prasetyo. Sejumlah anggota mendukung agar anggaran TGUPP dikurangi dan ada permintaan agar kinerja TGUPP saja yang dievaluasi.
Anggota Fraksi PDIP Gembong Warsono menuturkan, sebaiknya dana untuk TGUPP diambil dari dana operasional Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Ia juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap tim gubernur itu.
"Daripada buat polemik kita dalam menjalankan tugas, pertama melakukan evaluasi secara menyeluruh dan anggaran saya sarankan di nolkan. Kalau sangat membutuhkan TGUPP silakan gunakan dana operasional saja toh jumlahnya besar," ujar dia.
Berbeda dengan Gembong, sejumlah anggota Fraksi Gerindra mendukung anggaran TGUPP tetap diberikan sebesar Rp 19,8 miliar. Anggota Fraksi Gerindra S. Andika menuturkan sebaiknya yang perlu adanya evaluasi sistem pelaksanaan kinerja TGUPP tanpa mengurangi anggaran yang ada.
"Jadi kalau lihat kalau dalam pelaksanaan tidak sesuai dengan pelaksanaan itunya yang dibenerin. Saya mendukung anggaran TGUPP hanya kalau ada sistem pertanggungjawaban dan monitoring itu saja yang diperbaiki. Saya setuju anggaran Rp 19,8 miliar," ucap Andika.
Senada dengan Andika, Anggota Fraksi PAN Lukmanul Hakim menganggap anggaran TGUPP tidak terlalu besar untuk dianggarkan demi terciptanya percepatan pembangunan daerah. Namun, ia mendukung adanya evaluasi kinerja.
"Ini kinerjanya TGUPP saya melihat gajinya enggak gede-gede amat. Menurut saya tentu kinerja dievalusi lebih maksimal untuk membantu kepala daerah. Kalau saya pikir menurut kami mendukung sajalah untuk mempercepat pembangunan DKI," kata dia.
Namun, dalam rapat banggar belum disepakati apakah anggaran TGUPP dikurangi atau tetap disetujui sebesar Rp 19,8 miliar.