Timses Jokowi Minta Dubes China Jelaskan Kondisi Muslim Uighur

kumparanNEWSverified-green

clock
google
Tambah ke Prefensi Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Lena Maryana Mukti dan Sekretaris Nasional TKN Jokowi Hasto Kristyanto memberikan keterangan pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (19/11) (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf Amin Lena Maryana Mukti dan Sekretaris Nasional TKN Jokowi Hasto Kristyanto memberikan keterangan pers di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Senin (19/11) (Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan)

Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-KH Ma’ruf Amin, Lena Maryana Mukti mengaku prihatin atas tindakan represif terhadap Muslim Uighur di China.

“Kami meminta klarifikasi dari Pemerintah China melalui Kedubesnya di Jakarta tentang kondisi sesungguhnya kaum Muslim Uighur di Xinjiang,” kata Lena, melalui keterangan tertulisnya, Jumat (21/12).

Bukan cuma meminta penjelasan tentang kondisi Muslim Uighur, Lena yang juga anggota Komisi I DPR RI ini juga meminta penjelasan tentang konidisi seluruh komunitas muslim di negeri Tirai Bambu tersebut.

Suku Uighur. (Foto: AFP/Johannes Eisele)
zoom-in-whitePerbesar
Suku Uighur. (Foto: AFP/Johannes Eisele)

"Kami juga meminta penjelasan tentang konsisi umum kaum Muslim di Tiongkok,” ucap Lena.

Lebih lanjut, Lena yang juga politikus PPP ini mendorong anggota Komisi I DPR RI meminta penjelasan tentang kabar adanya re-education camp terhadap muslim Uighur di China.

"Saya juga meminta mengenai pemberitaan adanya re-education camp terhadap etnik Uighur di Xinjiang,” tuturnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga sudah meminta Duta Besar RI di China Djauhari Oratmangun memantau kondisi Xinjiang. Hal ini merespons adanya dugaan terjadinya pelanggaran HAM dan penindasan muslim Uighur yang berada di wilayah tersebut.

"Memerintahkan dubes kita di Beijing untuk melihat keadaan sebenarnya di Xinjiang itu, untuk melaporkan segera, untuk pemerintah memberikan sikapnya," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (20/12).