Tingkatkan Inklusi Keuangan, Bappenas Berikan Bantuan Non Tunai

Menteri PPN, Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro (Foto: Ela Nurlaela/kumparan)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) mencatat akses masyarakat Indonesia terhadap layanan keuangan atau inklusi keuangan saat ini masih terbatas. Dari data OJK, jumlahnya saat ini masih 69 persen.

Menteri Perencana Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro mengatakan pemerintah saat ini terus berupaya dalam merealiasikan target inklusi keuangan Indonesia untuk mencapai 75 persen hingga 2019 nanti.

Untuk merealisasikan target tersebut, kata Bambang, Bappenas akan meningkatkan programnya melalui bantuan sistem non tunai. bantuan pemerintah ini disalurkan melalui bank atau melalui kartu.

"Kita satu per satu mengubah kegiatan bantuan pemerintah menjadi bantuan pemerintah yang menggunakan sektor keuangan sifatnya tetap non tunai, tapi disalurkan melalui bank dan melalui kartu," kata Bambang saat meluncurkan Survei on Financial Inclusion and Access (SOFIA) di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (22/5).

Baca juga: Bappenas: Akses Masyarakat Terhadap Layanan Keuangan Masih Rendah OJK: Inklusi Keuangan Sudah Sesuai Target Jokowi

Dengan adanya bantuan tersebut, Bambang mengharapkan masyarakat bisa terlibat langsung dengan sektor keuangan. Tak hanya itu, sistem tersebut juga untuk meningkatkan inklusi keuangan dan membantu mengurangi kemiskinan.

"Kalau kita lihat di masa lalu bantuan pemerintah kepada masyarakat itu disalurkan melalui subsidi harga, melalui penyaluran beras raskin. Di satu sisi membantu hidup masyarakat, tapi tidak membuat masyarakat itu menjadi terlibat dengan sektor keuangan," katanya.

Selain itu, sistem ini juga dinilai bisa sekaligus mengedukasi budaya menabung di masyarakat. Di mana nantinya, dengan sistem ini mendorong bank untuk mempunyai nasabah lebih banyak.

"Orang indonesia sekarang sebagian besar sudah punya rekening, tapi kita ingin inklusi keuangan ini menjadi bagian untuk mengurangi kemiskinan, itu baru dari sisi yang menabung," ujarnya.

Bambang mengaku hingga saat ini sudah ada 44 kota yang melakukan uji coba bantuan non tunai. Adapun bantuan yang diberikan untuk bantuan beras diberikan dalam bentuk voucher.

"Jadi tidak lagi digunakan dalam bentuk beras dengan ukuran kilo gram, tapi dalam bentuk voucher sehingga dia bisa membeli beras sesuai kebutuhan. Jadi dia tidak lagi membagi-bagi beras yang berpotensi salah sasaran, tapi voucher itu langsung diberikan kepada keluarga yang membutuhkan bantuan," katanya.