Tito Harap Pemekaran Papua Mulai Berjalan di 2023: Percepat Pembangunan

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Komplek Parlemen, Jakarta, Rabu (26/2). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Komisi II DPR dan pemerintah terus membahas tiga rancangan undang-undang (RUU) terkait pemekaran Papua menjadi tiga provinsi yakni Papua Selatan, Papua Tengah dan Papua Pegunungan Tengah.

Mendagri Tito Karnavian berharap pemekaran 3 provinsi ini bisa dilaksanakan sesuai jadwal pada 2023.

"Nah (RUU) inisiatifnya dari DPR, Presiden juga menyetujui, pemerintah menyetujui, empat menteri ditunjuk untuk mewakili termasuk saya, kita menyetujui, kita memberikan daftar isian masalah (DIM), tadi sudah saya mengatakan beberapa isu yang perlu mungkin kita selesaikan," kata Tito di Gedung DPR Senayan, Selasa (21/6).

"Dengan model ini kita replikasi di sementara 3 Papua, harapan kita bisa terjadi percepatan pembangunan. Pembahasan akan jalan, kita harap sesuai jadwal, sehingga tahun depan sudah bisa akan melakukan pemekaran itu," lanjut dia.

Tito menjelaskan, pemekaran Papua merupakan aspirasi masyarakat. Mulai dari masyarakat Papua Selatan, Bupati Merauke hingga Gubernur Papua Lukas Enembe. Pemekaran juga merupakan amanat dari UU tentang Otsus Papua.

"Pak Gubernur Papua juga Jumat lalu ketemu saya. Rilis beliau di sana maupun surat resmi kepada kami, beliau sudah sampaikan ke Mendagri tembusan Presiden, Ketua DPD, Ketua DPR, itu idenya malah dari 2014 ada tujuh wilayah," jelas Tito.

"Yang sudah ada kan dua, Papua dan Papua Barat. Sekarang kita bahas tiga, Tengah, Selatan, Pegunungan Tengah. Ada aspirasi lain Papua Barat Daya dan Papua Utara, Saereri," lanjut dia.

Tito memastikan, selagi pemekaran Papua Tengah, Selatan, dan Pegunungan Tengah dibahas, Kemendagri akan terus menerima aspirasi terkait pemekaran Papua. Ia menyebut Papua bisa saja akan dimekarkan menjadi 7 wilayah.

"Aspirasi Papua Barat Daya kita akan upayakan kalau memang bisa waktunya pas. Karena harus sesuai dengan siklus anggaran. Kita akan bahas menjadi UU syukur kalau bisa cepat, karena gap nya itu ya time gap nya ini," papar Tito.

"Nah yang Saereri, kalau misalnya drafnya belum ada. Belum ada pembahasan ya kita bahas masuk prolegnas tahun depan.Kemarin waktu saya diskusikan Pak Gubernur, Pak Gubernur oke menyampaikan itu. Cuma pesannya, 'Pak kalau bisa kami ujungnya tujuh'," terangnya.

Foto udara suasana Kampung Yokiwa di Distrik Sentani Timur, Kabupaten Jayapura, Papua, Rabu (15/6/2022). Foto: Gusti Tanati/Antara Foto

Eks Kapolri itu mengatakan, pemekaran Papua penting dalam rangka mensejahterakan rakyat dan meningkatkan kesejahteraan orang asli Papua. Pemerintah dan DPR dipastikan akan memperhatikan aspirasi stakeholder di Papua dan Papua Barat.

"Pemekaran akan dapat mempercepat pembangunan, kenapa? Satu birokrasi pendek, orang dari Asmat harus ngurus SMA guru ngurus harus ke Jayapura, biayanya berapa? Dari Boven Digoel harus ke Jayapura, jauh. Dari Paniai, Intan Jaya, harus ke Jayapura semua. Dengan adanya reforma birokrasi pendek maka pengambilan keputusan akan cepat. Lebih simpel, pelayanan publik akan lebih baik nantinya, ini masalah kesejahteraan," papar Tito.

"Nah, ditambah kita tahu geografi Papua ini luas sekali ya, 3 kali Pulau Jawa, dan medannya berat. Hutan, gunung, ketersebaran masyarakat tinggi sekali. Karena itu percepatan pembangunan ini salah satunya kuncinya adalah melakukan pemekaran," lanjut dia.

Tito mengingatkan, pemekaran bukan suatu yang baru. Ia mencontohkan kampung halamannya, Lampung, sekarang terbukti maju setelah pemekaran.

Wamen PUPR John Wempi Watipo memberikan salam sebelum upacara pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Indonesia Maju sisa masa jabatan periode 2019-2024 di Istana Negara, Rabu (15/6/2022). Foto: Akbar Nugroho Gumay/Antara Foto

Tito memastikan, apabila UU Pemekaran telah rampung, Kemendagri akan berkoordinasi dengan DPR untuk membuat road map.

Mulai dari langkah pemekaran di lapangan, rapat antar lembata, provinsi dan kabupaten. Ia menambahkan, Wamendagri John Wempi Wetipo telah ditugaskan untuk menyusun roadmap.

"Bangka Belitung daerah yang pegawai malas bekerja di sana. Sama dengan Sulawesi mau ke Mamuju dulu malas orang, saya pernah dinas di sana. Mau ke Sulteng aja lamban, cuma begitu dimekarkan Sultra, Sulbar maju, Sulteng juga gitu. Kita lihat Sulteng sekarang itu luar biasa percepatannya," jelas Tito.

"Di Papua sendiri sudah ada modelnya Papua Barat, daerah Tambrau, Maybrat, Wasior, itu terisolir, begitu jadi Papua Barat kita lihat sendiri, Manokwari yang awalnya kecamatan sudah jadi kota, Raja Ampat kecamatan mohon maaf sangat terbelakang sekarang sudah maju semua," pungkas dia.