Tito: Prabowo Mau Pelantikan Kepala Daerah Dilakukan Sesegera Mungkin

Mendagri Tito Karnavian memberikan sanbutan pada Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards 2024 di Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Youtube/Kemendagri RI

Mendagri Tito Karnavian mengaku sudah melapor kepada Presiden Prabowo terkait jadwal pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada Serentak 2024.

Terlebih Mahkamah Konstitusi akan membacakan putusan sela sengketa Pilkada pada pekan depan atau lebih cepat dari jadwal sebelumnya.

Tito mengatakan, pada prinsipnya Prabowo ingin pelantikan kepala daerah dilakukan serentak. Kalaupun tidak bisa serentak, jarak pelantikan tidak berjauhan.

"Beliau prinsip kalau jarak enggak jauh, untuk efisiensi satukan saja antara non-sengketa dan dissmisal. Jumlahnya diperkirakan sebagian dari situ untuk efisiensi," kata Tito di Kemendagri, Jakarta Pusat, Jumat (31/1).

Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan pada Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (22/1/2025). Foto: Youtube/Sekretariat Presiden

Terkait masalah waktu, Tito mengatakan Prabowo ingin pelantikan dilaksanakan dalam waktu yang cepat. Tujuannya, agar proses transisi dari pemerintah daerah sebelumnya tidak terlalu panjang.

"Beliau instruksi kepada saya, upayakan secepat mungkin, supaya ada kepastian politik di daerah-daerah kemudian untuk efektivitas pemerintahan supaya semua jalan, transisi tidak terlalu panjang," kata Tito.

Eks Kapolri ini menyebut, Kemendagri dalam waktu dekat akan segera berkoordinasi dengan KPU dan DPR terkait pelantikan kepala daerah. Selain itu, dirinya akan bertemu Ketua MK Suhartoyo untuk meminta pendapat hukum.

"Sore akan ketemu Ketua MK, tentu saya minta pendapat hukum dari MA, dan kemudian prinsipnya kita akan pelantikan yang pertama pelantikan non-sengketa MK 296 [daerah] yang semula 6 Februari akan disatukan dengan hasil putusan dissmisal," kata Tito.

"Bapak Presiden ingin dilakukan sesegera mungkin pemerintahan berjalan agar ada kepastian. Tanggalnya kita akan sampaikan lagi nanti setelah kami koordinasi dengan KPU, Bawaslu, MK," tutur Tito.