Tito Soroti Karut Marut BUMD: Banyak Bleeding, Isinya Keluarga, Enggak Kapabel

Mendagri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (27/3/2024) Foto: Dok. Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian berbicara mengenai masalah yang dialami Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Tito mengatakan, total ada 1.057 BUMD di Indonesia.

Ia menilai, sebagian besar daerah masih bergantung dari pendapatan asli daerah melalui BUMD. Meski begitu, ada juga daerah yang mengandalkan dari pemerintah pusat.

Tito mengatakan, hasil asesmen, sebagian BUMD dalam kondisi mengkhawatirkan alias terancam bangkrut. Pemicunya, karena pengelolaannya tidak sesuai aturan.

"Ini jumlah BUMD kita adalah 1.057 BUMD. Hampir separuhnya bleeding, hampir separuhnya. Kenapa? Naruh orang. Naruh orang, keluarga, saudara, teman, di situ yang enggak kapabel," kata Tito dalam rapat koordinasi nasional keuangan daerah dan penganugerahan APBD Awards Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (18/12).

Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah dan Penganugerahan APBD Awards Tahun 2024 Foto: Dok. Kemendagri

Eks Kapolri ini mengatakan, KPK sudah paham mengenai modus operandi yang dilakukan oknum pemerintah daerah di BUMD. Ia mengatakan, Kemendagri sudah mengeluarkan surat edaran agar tidak perlu menyelamatkan BUMD yang terancam bangkrut.

"Ini ada teman-teman KPK, dipakai untuk hal-hal tertentu. Saya paham lah modus-modus operandinya. Akibatnya enggak dikelola profesional, akhirnya rugi," ucap Tito.

APBD Awards 2024 di Hotel Sahid Jakarta, Rabu (18/12/2024). Foto: Dok Kemendagri

"Saya sudah sampaikan sudah buat surat edaran yang kira-kira sudah enggak mampu lagi diselamatkan lebih baik setop, kenapa? Karena kalau diteruskan sudah rugi, harus membiayai operasionalisasinya dari APBD, tambah dalam lagi. Kecuali yang masih bisa diselamatkan," jelas dia.

Tito meminta kepada seluruh kepala daerah agar betul mengelola BUMD dengan baik. Ia ingin mereka yang bekerja di BUMD adalah orang-orang yang benar memiliki kemampuan bukan titipan.

"Nah ini terus bergulir dari kepala daerah, ganti kepala daerah, naruh orang baru makin dalam lagi persoalannya, makin rugi lagi," kata Tito.