Tito Tanggapi Duet dengan Khofifah di 2024: Prof Mahfud Bercanda
PerbesarMenko Polhukam Mahfud MD mendoakan Mendagri Tito Karnavian dan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa akan berduet di Pilpres 2024.
Ucapan Mahfud itu, entah sengaja atau tidak, muncul menjadi isu politik. Mahfud menyampaikan itu dalam saat berpidato dalam Launching Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) di Grand City Surabaya, Jumat (31/1).
Lewat staf khususnya Kastorius Sinaga, Tito memberi tanggapan soal doa Mahfud MD itu.
"Pak Mahfud itu senior yang saya hormati. Beliau itu orangnya suka guyon. Dan saya lihat memang beliau hanya sebatas bercandalah," ujar Tito dalam keterangan tertulis.
Tito menyampaikan dia belum berpikir untuk pencapresan 2024, namun hanya ingin fokus bekerja seoptimal mungkin untuk mewujudkan visi misi presiden yang diamanatkan ke Kemendagri.
"Gubernur Khofifah selaku kepala daerah, dan saya selaku Mendagri, saat ini hanya bekerja keras sesuai amanah dari Allah SWT dan juga untuk kepentingan rakyat Indonesia," beber Tito.
Tito lalu memaparkan kerja Kemendagri saat ini, salah satunya program Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).
"Program ini kami lakukan untuk melayani masyarakat di dalam penerbitan KTP-El, akte lahir, Kartu Keluarga dan dokumen catatan sipil lainnya secara cepat, mudah dan tidak berbelit-belit. Agar masyarakat terlayani dengan baik karena dokumen tersebut sangat dibutuhkan masyarakat luas untuk berbagai keperluan," urai Tito.
Lewat ADM ini anggota masyarakat yang data kependudukannya sudah teregistrasi tinggal “klik ADM” untuk mendapatkan KTP elektronik.
"Ini salah satu bentuk penyederhanaan pelayanan dan sekaligus membebaskan masyarakat dari proses yang berbelit-belit, murah dan juga untuk menghilangkan praktik pungli di dalam pengurusan akte dokumen catatan sipil bagi warga masyarakat di seluruh Indonesia," urai dia.
Menurut Tito Provinsi Jawa Timur adalah provinsi pertama di Indonesia yang menggunakan perangkat ini. Sudah ada beberapa kabupaten di Jawa Timur yang telah menyediakan perangkat ini untuk melayani warga masyarakat, seperti Kabupaten Magetan.
"Kami harapkan propinsi lain menyusul Jawa Timur menerapkannya. Kami akan memfasilitasi dan membantu. Dengan demikian aksi nyata pelayanan publik yang mudah, cepat dan bebas hambatan birokratis dapat semakin terwujud dan dirasakan seluruh masyarakat Indonesia," urai dia.