Tito Usul ke Prabowo: Bentuk Tim Khusus Buat Pantau Sidang Gugatan Pilkada di MK

Mendagri Tito Karnavian memimpin Rapat Koordinasi terkait Isu-Isu Strategis terkait Pelaksanaan Pilkada dan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara virtual dari Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (27/3/2024) Foto: Dok. Kemendagri

Mendagri Tito Karnavian menggelar rapat koordinasi nasional Trantibumlinmas dalam rangka kesiapsiagaan dan kelancaran pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Jakarta, Rabu (13/11).

Tito menaruh perhatian khusus terhadap Pelaksaan Pilkada Serentak 2024. Ini akan menjadi tantangan berat karena untuk pertama kali pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara serentak.

"Sekarang karena pengalaman pertama kita melaksanakan Pilkada kerawanan berbeda," kata Tito.

Tito lantas menyinggung kerusuhan yang terjadi di Yalimo, Papua, imbas Pilkada. Konflik baru mereda setelah 1 tahun 3 bulan. Menurutnya, pemerintah harus proaktif menyikapi permasalahan seperti ini.

"Harus proaktif, jangan responsif, di Yalimo 1 tahun 3 bulan saya anggap responsif," kata Tito.

Warga Kampung Madi, Distrik Paniai Timur, Papua, diungsikan usai KKB melepaskan tembakan dan bakar kios-sekolah. Foto: Dok. Polda Papua

Eks Kapolda Papua ini mengatakan, orang-orang Papua menilai pelaksaan Pemilu dan Pilkada itu ada dua tahap. Tahap pertama ada pencoblosan di lapangan dan kedua ada sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi.

"Kalau di Papua pasti paham, bagi teman kita di daerah situ, pemilu ada dua tahap. Pertama di lapangan untuk memenangkan suara, kedua, kata mereka di MK, betul ini. Kalah di situ (lapangan) bisa menang di MK," kata Tito.

Eks Kapolri ini sudah membahas masalah ini dalam rapat bersama Presiden Prabowo, Kapolri Jenderal Listyo Sigit dan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto. Ia mengusulkan agar pemerintah membentuk 1 tim khusus untuk memantau sidang gugatan Pilkada di MK nanti.

"Sidang di MK sudah saya sarankan, saya juga sampaikan dalam rapat dengan Presiden, tolong betul dari Polri, BIN, TNI kami dari Kemendagri pasang satu tim di MK untuk mengikuti semua proses sidang di MK. Saya pengalaman Kapolda Papua enggak kebobolan (rusuh) kenapa? Karena saya taruh satu tim di MK dari Polda," ucap dia.

Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah dan Hakim Konstitusi Arsul Sani memimpin jalannya sidang panel pendahuluan pengujian Undang-Undang tentang Pemilihan Kepala Daerah di Ruang Sidang MK, Jakarta, Jumat (12/7/2024). Foto: Mahkamah Konstusi RI

Tito menjelaskan, hadirnya tim khusus di sidang MK ini sangat penting dalam rangka antisipasi jika terjadi konflik.

"Saya minta seluruh sidang kasus di MK yang Papua lapor langsung ke saya. Tim itu yang mimpin Kompol aja, yang penting dia rajin dan mau, 4 orang aja saya kasih biaya khusus, kamu ikuti sidang MK," kata Tito.

"Kenapa? Karena teman-teman yang sedang konflik di MK itu, mereka punya orang di situ, dan begitu ada putusan, mereka video call itu live, begitu sidang ditonton di Yalimo nobar," kata Tito.

"Bayangkan, begitu kalah, hitungan menit semua bakar, bakar, bakar, dari aparat engga tahu sidang MK isinya apa, tahu-tahu dapat laporan terbakar, baru kirim pasukan, begitu kirim pasukan jumlah pasukan dikit diserang, anggota kalau terdesak nembak, mati, problem lagi," jelas dia.

Sejumlah aparat kepolisian berjaga di Mahkamah Konstitusi jelang sidang perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2019. Foto: Helmi Afandi/kumparan

Oleh sebab itu Tito mengatakan, diperlukan satu tim khusus dari pemerintahan untuk ikut mengawal sidang gugatan Pilkada di MK nanti.

"Ini langkah proaktif yang dilakukan. Jadi di MK harus dibuat tim dari pusat, sehingga ada apa-apa ini rawan, tim bisa segera masuk dan memberikan informasi kepada wilayah," kata Tito.