Tjahjo Ingin Semua Instansi Bebas Korupsi dan Pungli
PerbesarMenPAN RB Tjahjo Kumolo memberikan penghargaan kepada lembaga pemerintah hingga kementerian yang meraih Wilayah Bersih Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Ia berharap penghargaan untuk instansi lembaga, kementerian, dan pemerintah daerah ini mampu mendorong seluruh instansi untuk bekerja dengan bersih.
"Kami inginkan teman-teman dua tahun selesai, ini 600 lebih saya kasih penghargaan semua langsung, supaya semangat merangsang yang lain, supaya yang sudah ada meningkat," kata Tjahjo, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa (10/12).
Secara garis besar, penghargaan ini diberikan kepada instansi di level lembaga, kementerian, hingga daerah yang mampu melayani publik tanpa birokrasi rumit. Singkatnya, tanpa pungli.
Mereka yang sudah meraih predikat WBK/WBBM pun memperoleh kenaikan khusus di instansinya. Contohnya percepatan kenaikan pangkat di Polri atau Kejaksaan.
"Pokoknya semua disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kalau bisa lolos indeks pretasi korupsi dan pelayanannya baru bisa lolos, cuma yang baik ini dapat insentif. Kalau kepolisian, kejaksaan ini mungkin ada kenaikan pangkat. Kalau Kemenkeu memberikan insentif dana, dana operasional," kata Tjahjo.
Tjahjo beritikad memberangus sistem pungli yang masih mengakar. Dengan hilangnya pungli, Tjahjo yakin penyelenggaraan negara khususnya pelayanan publik bisa maksimal.
"Mudah-mudahan, seluruh wilayah di negara kita instansi yang melayani masyarakat, perizinan, semua sudah punya kapasitas sebagai lembaga/instansi yang antikorupsi, tak ada pungli, semua harus terintegrasi dan terbuka. Itu saja intinya," pungkas Tjahjo.
KemenPANRB memberikan 57 penghargaan kategori WBK, dan 778 penghargaan kategori WBBM.
Para penerima penghargaan tersebut antara lain Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kementerian Keuangan, Kemenkumham, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian,Kementerian Luar Negeri, Kementerian ATR-BPN, Kementerian Agama, Kemendikbud, BPOM, serta Polri.
Sisanya ada 3 orang individu yang dianggap sebagai pelopor zona integritas yakni Letnan Jenderal (purn) Terawan sebagai pejabat RSPAD, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.
Bagaimana menurutmu?