Tokoh Katolik Sebut Video JK Diedit, Pastikan Tak Ada Agama Ajarkan Kekerasan
·waktu baca 2 menit
PerbesarSejumlah tokoh masyarakat dan organisasi pemuda Katolik menyambangi kediaman Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) di kediamannya, Senin (27/4).
Ketua Umum DPP Patria Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Agustinus Tamo Mbapa, menegaskan bahwa setelah berdialog langsung dengan JK, terbukti bahwa potongan video viral saat JK berpidato di Masjid Kampus UGM, telah diedit dan kehilangan konteks aslinya.
"Pada saat pertemuan tadi dengan Bapak Jusuf Kalla sangat jelas bahwa ada konteks yang diedit oleh kelompok tertentu sehingga terkesan Bapak Jusuf Kalla bicara soal dogmatis, soal ajaran agama. Ternyata di akhir ceramah beliau, beliau menyampaikan bahwa tidak ada satu agama pun yang mengajarkan kekerasan apalagi membunuh kepada sesamanya," ungkap Agustinus kepada wartawan usai pertemuan.
Mengingat akar masalahnya murni akibat video yang dipotong, Agustinus meminta pihak-pihak yang telah melaporkan JK ke polisi agar segera menarik laporannya. Ia mengingatkan agar elemen bangsa tidak mudah terprovokasi demi kepentingan politik tertentu.
"Bagi rekan-rekan kemarin yang melaporkan Bapak Jusuf Kalla bagi kami para sahabat segera dicabut karena itu bukan bicara soal dogmatis, itu hanya editan. Untuk itu kami harapkan kepada para sahabat jangan terlibat polarisasi untuk kepentingan politik tertentu. Bagi kami kebersamaan kebangsaan itu lebih utama," ucapnya.
Hal senada turut disampaikan Ketua Umum Forum Masyarakat Indonesia Emas (Formas) sekaligus perwakilan Fox Point Indonesia, Yohanes Handojo Budhisejati. Ia mengingatkan publik untuk melihat rekam jejak JK yang justru kerap mempertaruhkan nyawa untuk mendamaikan berbagai konflik di masa lalu.
"Kita tahu persis kiprah Pak Jusuf Kalla tidak hanya omon-omon, tidak hanya bicara, tapi dia adalah pelaku sejarah mendamaikan konflik yang kita tahu sangat berdarah, ya, di Poso, di Ambon, dan juga di Aceh," ujar Yohanes.
Sebelumnya, Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh sejumlah organisasi kemasyarakatan pemuda (OKP) keagamaan terkait ceramahnya di Masjid Kampus UGM pada awal April 2026.
Potongan video yang menyinggung istilah "mati syahid" dalam konteks penyelesaian konflik berdarah di masa lalu tersebut sempat memicu polemik, meski JK telah mengklarifikasi bahwa video yang beredar tidak utuh.