Tuntut Omnibus Law Batal dan Naikkan UMP, Jika Tidak Buruh Ancam Mogok Nasional

Massa aksi saat unjuk rasa menolak Omnibus Law, di kawasan Jalan Merdeka Barat, Jakarta, Kamis (22/10). Foto: M Risyal Hidayat/ANTARA FOTO

KSPI pimpinan Said Iqbal dan KSPSI pimpinan Andi Gani serta organisasi buruh lainnya menggelar demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.

Dalam aksi itu Presiden KSPI Said Iqbal menyampaikan dua tuntutan yang dibawa oleh buruh dalam aksi pada Senin (2/11) itu.

"Ada dua isu yang kita angkat hari ini, yaitu isu yang pertama kita meminta Mahkamah Konstitusi dan tentu kita memohon kepada Presiden membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja. Kedua, kita minta pemerintah menaikkan upah minimum 2021," kata Said dari atas mobil komando, Senin (2/11).

Aksi itu akan mereka beritahukan secara resmi kepada semua pihak terkait.

Presiden KSPI Said Iqbal saat demo buruh di depan Gedung DPR-MPR RI, Senin (20/1). Foto: Andesta Herli Wijaya/kumparan

"Anda bisa bayangkan bila 10 ribu perusahaan, rata-rata dua ratus orang, maka ada 2 juta buruh yang melakukan mogok kerja nasional dan akan melumpuhkan produksi di pabrik, perusahaan, mogok kerja menyuarakan dengan keras bahwa buruh menolak UU Cipta kerja dan kenaikan upah minimum harus ada," kata Said.

Temui Pejabat MK

Tidak hanya melakukan orasi, Said bersama Presiden KSPSI Andi Gani juga mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK). Keduanya akan bertemu dengan pejabat MK untuk membicarakan judicial review Omnibus Law UU Cipta Kerja yang rencananya akan diajukan buruh.

"Teman-teman hari ini kita akan sampaikan surat mandat buruh menggugat kepada MK. Maki tadi di perjalanan saya dapat kabar pejabat MK siap terima dua presiden buruh," kata Andi di atas mobil komando.

"Kita harus yakini dan kawal persidangan dari saat ke saat," tambahnya.

Momen Presiden Jokowi bersama tokoh buruh Andi Gani dan Said Iqbal saat di Istana Bogor, Jawa Barat, pada satu kesempatan. Foto: Kevin S. Kurnianto/kumparan