UEA Ingin Terlibat dalam Pembangunan Ibu Kota Baru di Kaltim

kumparanNEWSverified-green

comment
17
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Presiden Jokowi disambut langsung oleh Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed.  Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden, Rusman
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi disambut langsung oleh Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohamed bin Zayed. Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden, Rusman

Uni Emirat Arab (UEA) ingin terlibat dalam proyek pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal itu disampaikan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Luhut, Putra Mahkota UEA, Sheikh Mohammed bin Zayed, ingin berinvestasi dalam proyek pembangunan ibu kota baru konsep Sovereign Wealth Fund (SWF).

Luhut menyampaikan itu usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan dengan Mohammed di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan, Abu Dhabi.

“Jadi secara khusus juga dibicarakan mengenai pembangunan ibu kota baru. Jadi dengan sovereign wealth fund ini, Putra Mahkota memberikan komitmen akan masuk ke dalamnya,” kata Luhut di Emirates Palace Abu Dhabi, seperti dikutip dari Antara, Senin (13/1).

Mantan Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019). Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Luhut belum mengungkapkan jumlah nilai investasi yang akan dilakukan UEA di pembangunan ibu kota baru tersebut. Namun, Luhut menyatakan nilai investasinya akan besar.

“Sempat terucapkan nilainya akan terbesar, di antaranya IDFC (International Development Finance Corporation), maupun Softbank, dan lain-lain,” kata Luhut.

IDFC merupakan Lembaga keuangan asal Amerika Serikat dan Softbank merupakan perusahaan besar asal Jepang.

kumparan post embed

Menurut Luhut, Jokowi bahkan meminta Mohammed menjadi dewan pengarah dalam pembangunan ibu kota baru tersebut.

“Dan saya pikir menjawab pertanyaan orang, nanti Indonesia ke sana atau tidak. Jadi sesama brother, mungkin sekali, bukan mungkin, istilah titel-nya saja seperti apa, tapi ketuanya Crown Prince Mohammed bin Zayed, dan anggotanya ada beberapa nama terkenal lainnya," ujar Luhut.

"Siapa saja yang tempati, mau dari Tiongkok, dari mana saja. Tapi pemerintah menyampaikan pembangunan kantor pemerintahan itu dari APBN, jadi yang tidak APBN itu yang non (klaster) pemerintah,” sambungnya.