Uni Eropa Tolak Keras UU Anti-LGBT Hongaria: Primitif dan Sudah Keterlaluan

Presiden Uni Eropa Ursula von der Leyen. Foto: REUTERS/Francois Lenoir

Para pemimpin negara anggota Uni Eropa dengan keras mengecam tindakan Perdana Menteri Hongaria, Viktor Orban, atas pengesahan Undang-undang anti-LGBT. Dalam kesempatan yang sama, sebanyak 17 pemimpin UE menyatakan dukungannya terhadap hak-hak LGBT.

Undang-undang Hongaria yang disahkan pada 15 Juni 2021. Dengan ditekennya UU itu maka pemerintah resmi melarang adanya materi sekolah yang dianggap mempromosikan homoseksualitas atau perubahan gender.

Ketika ditanya apakah ia bersedia untuk membatalkan UU tersebut, Orban menyatakan bahwa hukum tersebut sudah diundangkan dan sah, tak ada putar balik.

Gedung Parlemen Uni Eropa, Plaza Grand Place, serta berbagai titik di Kompleks Uni Eropa Kota Brussel, Belgia, dihiasi dengan bendera-bendera LGBT dan ornamen berwarna pelangi pada Kamis (24/6/2021) sebagai bentuk penolakan atas UU kontroversial tersebut.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan bahwa legislasi tersebut adalah sebuah hukum yang memalukan. Sementara PM Belgia, Alexander de Croo, menegaskan bahwa UU tersebut berpandangan primitif.

“17 negara di seluruh Eropa, timur, barat, utara, dan selatan, menegaskan bahwa UU ini sudah keterlaluan,” ujar de Croo.

Sebuah surat bersama yang disusun dan ditandatangani oleh berbagai pemimpin negara, mulai dari Italia, Irlandia, Spanyol, Latvia, Jerman, dan Prancis, mengutarakan bahwa mereka akan terus memperjuangkan hak-hak LGBTI.

LGBTI adalah kependekan dari lesbian, gay, biseksual, transgender, dan interseks.

“Kita harus melanjutkan perjuangan kita melawan diskriminasi terhadap komunitas LGBTI, menegaskan kembali pembelaan kita terhadap hak-hak asasi mendasar mereka,” demikian isi surat bersama tersebut, seperti dikutip dari Reuters.

Presiden Hungaria Viktor Orban. Foto: EMMANUEL DUNAND / AFP

Viktor Orban menyangkal tuduhan bahwa UU yang disahkannya tersebut adalah anti-LGBT.

Menurutnya, Undang-undang tersebut memberikan hak eksklusif bagi para orang tua untuk memutuskan cara mereka sendiri dalam memberikan pendidikan seks kepada anak-anaknya.

“Saya pejuang hak-hak mereka. Saya pejuang kebebasan dalam rezim komunisme ini. Homoseksualitas kerap dihukum dan saya memperjuangkan kebebasan serta hak-hak mereka. Jadi, saya membela hak orang-orang homoseksual,” ujar Orban.

“Tetapi Undang-undang ini bukan soal itu… UU ini bukan soal homoseksual,” imbuhnya.

Perdana Menteri Belanda, Mark Rutte, memberikan ancaman cukup keras terhadap Orban—yang belakangan ini disebut cukup agresif dalam menghadapi isu-isu sosial.

“Sudah menjadi tujuan saya, pada titik ini, untuk menundukkan Hongaria. Mereka harus mulai menyadari bahwa posisi mereka di sini adalah anggota Uni Eropa, anggota yang menjunjung tinggi nilai yang sama… jika tidak, silakan keluar,” ungkap Rutte.

Hidup sebagai seorang gay, seperti yang dialami oleh PM Luksemburg, Xavier Bettel, sangatlah sulit. Oleh karena itu, Bettel menentang UU tersebut karena akan dipastikan semakin mempersulit hidup komunitas LGBT di Hongaria.

Perdana Menteri Luksemburg Xavier Bettel, saat tiba untuk pertemuan tatap muka kedua di Uni Eropa, di Brussels, Belgia, Kamis (1/10). Foto: Francisco Seco/Pool via REUTERS

“Saya tidak bangun di pagi hari dan menonton sebuah iklan di televisi dan kemudian menyatakan, ‘Saya gay’. Hidup tidak seperti itu caranya. Ini bagian dari saya, saya tidak memilih menjadi gay. Menerima diri sendiri saja sudah cukup sulit. Dan kemudian menerima stigmatisasi dari orang-orang… ini terlalu berat bagi kami,” ungkap Bettel.

Bettel menyatakan bahwa menyatukan homoseksualitas dengan pedofilia atau pornografi—seperti yang dilakukan Orban dalam Undang-undangnya—adalah tindakan diskriminatif.

Bettel menegaskan pedofilia dan pornografi adalah dua hal yang berbeda dengan homoseksual.