Utang Luar Negeri hingga Isu Agama Akan Hantam Jokowi di Pilpres 2019
PerbesarUntuk mengarungi pemilihan presiden di 2019, calon presiden petahana Joko Widodo harus menghadapi beberapa isu yang akan mengganggunya. Jokowi yang telah diusung oleh PDIP, NasDem, Hanura, Golkar dan PPP ini masih rentan diterpa beragam isu, mulai dari isu terkait pemerintahan hingga isu menyangkut kehidupan pribadi.
Politikus Partai Golkar, Bambang Soesatyo atau akrab disapa Bamsoet menilai ada empat isu yang berpotensi mengganggu Jokowi di Pilpres 2019 mendatang.
"Isu-isu yang dimainkan untuk menghantam lawan yang masih menjabat Pak Jokowi, antara lain isu utang luar negeri, isu tenaga kerja asing, isu rupiah melemah dan isu agama," ujar Bamsoet di Hotel Atlet Century Park, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (22/5).
Bamsoet mengatakan, saat ini Jokowi sudah mulai menjawab berbagai tudingan tersebut. Misalnya, isu Jokowi antiIslam.
"Saya lihat gestur Pak Jokowi akhir-akhir ini ingin menjawab tudingan itu, yaitu mengunjungi pesantren, dekat dengan alim ulama. Bahwa pemerintah tetap bersahabat dengan alim ulama, dan ustaz," ungkap dia.
PerbesarTerkait isu tenaga kerja asing (TKA), Bamsoet yang juga Ketua DPR ini, memberi solusi. Menurutnya, bila perlu saat ini moratorium TKA bisa dilakukan. Dan untuk isu utang luar negeri, ia meminta Menteri Keuangan lebih kreatif menjawab kebutuhan APBN.
"Saran saya ke depan untuk menjawab isu itu, misalnya soal tenaga kerja asing, ya stop dululah, moratorium dulu. Utang luar negeri, Menkeu harus lebih kreatif dalam menjawab dan memenuhi kebutuhan APBN," ujarnya dia.
Kemudian soal pelemahan rupiah, sambung Bamsoet, ia menyarankan perlu penyederhanaan aturan yang menghambat ekspor, lalu mengurangi impor.
"Soal rupiah melemah, menurut saya ada beberapa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, membuka ekspor selebar-lebarnya, mengurangi aturan-aturan yang menghambat ekspor, menekan impor." terang dia.
Selain itu, ia juga meminta adanya kebijakan yang baik dan solutif antara Bank Indonesia dengan pemerintah.
"Bekerja sama dengan BI sebagai pemegang kebijakan moneter, harus ada kebijakan selaras antara BI dengan pemerintah sebagai pengendali kebijakan fiskal," tutup dia.