UU Perampasan Aset: Aset Bandar Judol-Pelaku Penipuan Travel Umrah Bisa Dirampas Negara

kumparanNEWSverified-green

·waktu baca 2 menit

google
Ikuti kumparan di Google
info
Jadikan kumparan sebagai preferensi terpercayamu di Google
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Suasana Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Suasana Rapat Paripurna ke-12 Masa Persidangan II Tahun 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026). Foto: Nasywa Athifah/kumparan

Rapat paripurna DPR mengesahkan RUU Perampasan Aset sebagai UU pada Kamis (19/11). Ada sejumlah tindak pidana yang bisa dikenakan perampasan aset.

Selain korupsi, tindak pidana lain yang bisa dikenakan aturan ini, di antaranya adalah perjudian online hingga penipuan travel umrah.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 4 ayat 3 draf RUU Perampasan Aset. Aturan itu berbunyi:

Selain tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perampasan Aset sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 juga dilakukan terhadap:

a. tindak pidana narkotika dan psikotropika;

b. tindak pidana terorisme dan pendanaan terorisme;

c. tindak pidana penyelundupan manusia;

d. tindak pidana penyelundupan senjata, amunisi, dan bahan berbahaya;

e. tindak pidana perdagangan orang; dan/atau

f. tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas.

Sementara, soal judi online itu dipertegas dalam penjelasan Pasal 4 ayat 3 huruf f, yang berbunyi:

Yang dimaksud dengan "tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan yang menggunakan sarana teknologi informasi dan/atau berdampak pada perekonomian masyarakat luas” antara lain adalah tindak pidana penipuan dan/atau penggelapan dalam bentuk perjudian daring, investasi, travel haji dan umrah, dan kripto.

Dalam Pasal 2 aturan itu, perampasan aset dilaksanakan berdasarkan asas: kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan, perlindungan hak asasi manusia, proporsionalitas, dan akuntabilitas.

Sementara, Pasal 3 aturan itu mengatur dua keadaan yang bisa diterapkan perampasan aset. Berikut bunyinya:

Perampasan Aset dalam Undang-Undang ini dilakukan:

a. berdasarkan putusan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelaku tindak pidana; atau

b. tanpa berdasarkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana.

Aturan ini akan berlaku 12 bulan setelah diundangkan. Presiden juga harus membentuk badan pengelolaan aset untuk menjalankan aturan ini.