kumparanNEWS
14 Agt 2026
Prabowo soal BUMN Kerja Seenaknya, Mau Usut Direksi
Presiden Prabowo Subianto ingin membentuk suatu pengadilan ad hoc khusus. Pengadilan itu akan difungsikan untuk mengusut dugaan pelanggaran yang dilakukan jajaran direksi perusahaan BUMN selama 30 tahun ke belakang.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8). Awalnya, Prabowo mengatakan, sejak Danantara dibentuk, ditemukan ada 1.074 perusahaan BUMN. Jumlah ini cukup mengejutkannya, sebab Prabowo mengira jumlah perusahaan BUMN hanya sekitar 300-400 perusahaan. Ia mengatakan, perusahaan BUMN ini juga kadang berjalan tidak semestinya.
"BUMN-BUMN ini kadang-kadang bekerja seenaknya. Tidak bertanggung jawab kepada bangsa, kepada negara, pemerintah tidak dianggap. Saya tidak paham bagaimana bisa terjadi seperti ini," ujar Prabowo.
Karena itu, Prabowo ingin membentuk suatu lembaga pengadilan khusus guna mengusut pelanggaran yang terjadi belakangan. Prabowo bilang, sudah terlalu banyak BUMN yang tidak produktif. Seringkali, mereka bahkan memalsukan laporan keuangannya. Karenanya, Prabowo juga ingin memangkas jumlah perusahaan BUMN menjadi 300 perusahaan.
šø: Dok. Antara, YouTube TVR Parlemen.
Baca selengkapnya dengan klik link di bio. Cari tahu berita update lainnya dengan download aplikasi kumparan di App Store atau Google Play.ā
š: focus | sidangtahunan2026 | news | vidol | R158 | E164
#bicarafaktalewatberita #kumparan
1
0 Komentar
Belum ada komentar