Waka BGN: Murid dari Keluarga Desil 8-10 Tak Lagi Jadi Penerima MBG
PerbesarWakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Agustina Arumsari memastikan siswa yang berasal dari keluarga dengan tingkat kesejahteraan pada desil 8, 9, dan 10 tidak lagi menjadi penerima Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, pemerintah masih mengkaji skema pelaksanaan program ini di sekolah yang memiliki siswa dari berbagai kelompok ekonomi.
Hal itu disampaikan Agustina usai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (15/7).
Menurut Agustina, rapat membahas penajaman sasaran penerima manfaat MBG agar bantuan benar-benar diberikan kepada kelompok yang membutuhkan.
"Tadi ada diskusi-diskusi di dalam bahwa untuk mereka yang katakanlah ada di desil 8, 9, 10 yang mapan, kaya, kaya sekali, itu memang tidak akan diberikan lagi," kata Agustina.
Meski demikian, ia mengatakan pemerintah masih membahas sejumlah dinamika di lapangan, salah satunya terkait sekolah yang komposisi siswanya terdiri dari kelompok penerima manfaat dan kelompok yang tidak lagi memenuhi kriteria.
"Tetapi ada dinamika, bagaimana kalau sekolah itu katakanlah 50 persen ada di desil menengah enam atau ke bawah, ada diskusi-diskusi," ujarnya.
Agustina menjelaskan, dalam rapat muncul berbagai usulan dari kementerian dan lembaga terkait. Namun Prabowo meminta seluruh kebijakan dikaji secara menyeluruh sebelum diputuskan.
"Jadi intinya sebenarnya tadi kemudian ada usulan dari satu pihak, ada usulan dari pihak yang lain dan sebagainya. Tapi poin pentingnya begini, Pak Presiden minta dikajilah benar-benar setiap kebijakan yang akan diambil. Tidak perlu terburu-buru, itu pesan dari Pak Presiden," katanya.
Menurutnya, Presiden menilai penyusunan kebijakan MBG harus dilakukan secara hati-hati mengingat program tersebut telah menjangkau puluhan juta penerima manfaat.
"Karena memang tidak mudah mengambil sebuah kebijakan untuk jutaan orang. Kan ini sudah 63 juta penerima manfaat, memang tidak mudah," ujar Agustina.
Ia menambahkan, salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah adalah dampak psikologis apabila dalam satu sekolah terdapat siswa yang menerima MBG, sementara siswa lainnya tidak memperoleh program yang sama.
"Jadi seperti tadi, misalnya ada sekolah negeri atau sekolah apa, yang ada muridnya katakanlah 50 persen desilnya menengah sedikit ke bawah, menengah sedikit ke atas, kan berarti nanti jangan sampai ada yang menerima, ada yang tidak. Pertimbangkan secara psikologis, pertimbangkan dari aspek ini, pertimbangkan dari aspek ini," pungkasnya.