Wali Kota Bandung Temukan Jual Beli Kursi Senilai Rp 5-8 Juta di SPMB SMP

11 Juni 2025 12:49 WIB
·
waktu baca 1 menit
comment
3
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Wali Kota Bandung Temukan Jual Beli Kursi Senilai Rp 5-8 Juta di SPMB SMP
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tengah menyelidiki dugaan jual beli kursi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang pendidikan SMP.
kumparanNEWS
Muhammad Farhan saat ditemui di Gedung Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Dipatiukur, Bandung, Jumat (26/7/2024). Foto: Robby Bouceu/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Muhammad Farhan saat ditemui di Gedung Graha Sanusi Universitas Padjadjaran, Dipatiukur, Bandung, Jumat (26/7/2024). Foto: Robby Bouceu/kumparan
ADVERTISEMENT
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, tengah menyelidiki dugaan jual beli kursi dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) pada jenjang pendidikan SMP. Nilai pungli yang terindikasi pada kisaran Rp 5-8 juta per kursi.
ADVERTISEMENT
Farhan mengatakan, Pemkot Bandung tidak akan segan untuk memproses secara pidana siapa pun yang terlibat, baik pemberi atau penerima suap.
“Kalau baru indikasi, maka akan diberi peringatan keras dan sanksi administrasi berat. Tapi kalau sudah terbukti ada transaksi, langsung proses pidana,” ujar Farhan dalam keterangannya, dikutip Rabu (11/6).
Ia mengingatkan para orang tua murid untuk tidak tergoda memberi uang kepada oknum yang mengaku bisa meloloskan anak ke sekolah tujuan. Menurutnya, semua proses pendidikan harus bebas dari praktik-praktik korupsi.
Ilustrasi kursi dan menja sekolah. Foto: Shutterstock
“Yang pidana itu bukan hanya yang menerima, tapi juga yang memberi. Jadi orang tua jangan pernah coba-coba,” ungkapnya.
Terkait investigasi, Farhan menyatakan, saat ini masih dalam tahap penyelidikan dan belum bisa membocorkan nama sekolah maupun pihak-pihak yang terlibat.
ADVERTISEMENT
“Kita belum bisa buka detailnya karena ini sedang berjalan. Tapi jumlahnya cukup signifikan,” jelasnya.
Pemkot Bandung terus berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan proses ini berjalan adil dan transparan.